Reses di SMAN 2 Sulamu, Winston Rondo Soroti Ruang Belajar Darurat Setelah Sepuluh Tahun

Oelamasi, FKKNews.com –  Kunjungan reses hari pertama Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, ke SMAN 2 Sulamu di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang, Rabu (21/10/2026), menjadi pertemuan penuh kehangatan sekaligus keprihatinan. Siswa, guru, komite sekolah, dan orang tua menyambutnya dengan tarian serta pengalungan selendang.

Bagi Winston, kunjungan tersebut memiliki kenangan khusus. Saat sekolah dirintis sekitar 2015–2016, ia ikut menggerakkan kader-kader Partai Demokrat untuk bergotong royong menggali fondasi, mengerjakan kayu, dan membantu semen bagi pembangunan ruang belajar semi permanen.

Namun, sekitar sepuluh tahun kemudian, ruang-ruang darurat itu masih digunakan. Sekolah yang melayani 201 siswa dalam sembilan rombongan belajar tersebut baru memiliki dua ruang kelas permanen, sehingga masih membutuhkan tujuh ruang kelas yang layak.

“Saya datang dengan kenangan ketika kita bersama-sama membangun sekolah ini. Tetapi saya prihatin, sepuluh tahun kemudian anak-anak masih belajar di ruang darurat yang dahulu kita bangun. Gotong royong masyarakat harus mendapat tindak lanjut melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Winston.

Dalam dialog, siswa menyampaikan keluhan mengenai ruang kelas yang panas, atap rendah, serta dinding tipis dan berlubang. Suara pembelajaran dari kelas sebelah turut mengganggu konsentrasi mereka.

Salah seorang siswi, Carla Ndatang, menyampaikan bahwa siswa membutuhkan ruang belajar yang nyaman agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Keluhan panas terutama dirasakan mulai pukul 10.00, ketika kegiatan belajar masih berlangsung.

“Kalau anak-anak sudah kesulitan berkonsentrasi karena kepanasan dan suara antarkelas saling mengganggu, kondisi itu harus menjadi perhatian serius. Mutu pendidikan juga ditentukan oleh kelayakan tempat anak-anak belajar,” kata Winston.

Ia menegaskan, kebutuhan ruang kelas SMAN 2 Sulamu akan dibawanya dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Penanganannya perlu didukung pemeriksaan kondisi bangunan, kejelasan dokumen tanah, serta perencanaan pembangunan secara bertahap.

Selain sarana belajar, Winston menerima aspirasi mengenai kejelasan status tujuh guru PPPK paruh waktu, kesulitan pengurusan NUPTK bagi tenaga honorer, dan kebutuhan fasilitas penunjang pembelajaran.

“Anak-anak di Bipolo berhak mendapatkan ruang belajar yang layak. Guru-guru yang selama ini menjaga sekolah tetap berjalan juga perlu mendapat kepastian dan perhatian,” tegasnya.(FKK02)