Jakarta, FKKNews.com – Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyinggung adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Ia menganggap kini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Ia lantas mengaitkan itu dengan presiden yang petugas partai. Menurutnya, pemimpin semacam itu tidak memihak pada rakyat dan semua golongan, melainkan pada kelompok tertentu saja, hal ini Ia sampaikan dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu, (17/5/2023).
“Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir,”ujarnya
Ia mengungkapkan seharusnya kepala negara yang merupakan petugas partai itu memegang ajaran Bung Karno, untuk lebih mementingkan rakyat, bukan partainya saat menjadi pejabat negara, Ia mewanti-wanti agar semuanya tidak terjebak dalam ideologi yang mementingkan golongan sendiri itu.
“Jangan sesat pikir, jangan! Tambah rusak, tambah segmented publik ini kalau kita selalu berdiri atas perspektif dan ideologi yang picik seperti ini,”pungkasnya.
Ia juga menyinggung persatuan nasional tidak dibentuk atas dasar koalisi partai semata. Ia mencontohkan kedua tokoh proklamasi, Soekarno-Hatta, yang bersatu atas dasar kesepahaman, bukan hanya kepentingan partai. Ia juga mengecam klaim sepihak soal siapa yang paling nasionalis di antara semuanya.
“Jangan pernah menggugat bahwasanya kita sama-sama anak bangsa dan ada yang lebih nasionalis dan ada yang lebih tidak nasionalis, tidak. Itu tipuan,” tutupnya.(CNN/FKK03)
