BUPATI KRISMAN LURUSKAN ISU VIRAL, BANTAH KEKERASAN DAN PENGANCAMAN, TEGASKAN EVALUASI PPPK PARUH WAKTU DAN DORONG OPD TUBTASKAN AGENDA 2026 SERTA JAJAKI PELUANG KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH CHINA

Sabu Raijua,FKKNews.com – Senin, 2 November 2026. Bupati Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore, S.E., M.M., memimpin langsung apel kekuatan lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang berlangsung di teras depan Kantor Bupati Sabu Raijua. Apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, kedisiplinan, serta memastikan seluruh perangkat daerah bergerak cepat dalam menyelesaikan agenda pemerintahan dan pembangunan menjelang akhir Tahun Anggaran 2026.

Turut hadir dan mengikuti apel tersebut Wakil Bupati Sabu Raijua, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional tertentu, serta seluruh PNS dan PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam arahannya, Bupati menekankan sejumlah hal strategis yang harus menjadi perhatian seluruh pimpinan perangkat daerah. Pertama, terkait proses asistensi Anggaran Tahun 2027 yang sedang berlangsung, Bupati meminta seluruh pimpinan OPD mengikuti jadwal yang telah ditetapkan serta mempersiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap agar proses asistensi berjalan lancar dan tepat waktu.

Kedua, Bupati secara khusus meminta perangkat daerah terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Bagian Umum, agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK Tahun 2025. Menurutnya, dengan waktu efektif Tahun Anggaran 2026 yang tersisa kurang dari dua bulan, penyelesaian temuan tersebut harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh terus ditunda.

Ketiga, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Sabu Raijua pada 26 November 2026, Bupati meminta seluruh Dinas, Badan dan Bagian segera menyampaikan data serta informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Data tersebut akan menjadi bahan penyusunan naskah pidato Bupati pada momentum HUT Kabupaten Sabu Raijua dan harus diserahkan paling lambat 10 November 2026.

Bupati ingin agar berbagai program dan hasil kerja nyata pemerintah daerah yang telah dieksekusi dapat terdokumentasi dengan baik dan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan penghijauan lingkungan perkantoran, khususnya kawasan Civic Center. Menurutnya, aksi penghijauan harus dilakukan secara konsisten agar lingkungan pusat pemerintahan menjadi lebih hijau, asri, dan nyaman.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang sempat viral di media sosial mengenai tuduhan bahwa dirinya melakukan tindakan kekerasan dengan mencekik seorang nelayan. Bupati dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak benar.

Ia kemudian menjelaskan kronologi persoalan yang berawal dari adanya informasi mengenai ancaman terhadap para petambak garam di Uba Hāppu yang diduga dilakukan oleh seorang oknum dengan menggunakan benda tajam.

Menurut Bupati, pembangunan tambak garam di Uba Hāppu sebelumnya telah melalui komunikasi dan koordinasi dengan para tetua adat. Ia menegaskan bahwa lokasi pembangunan tambak telah mempertimbangkan keberadaan tempat ritual adat dan tidak berada di kawasan yang dimaksud.

Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan tersebut pada prinsipnya diterima masyarakat, meskipun terdapat penolakan dari salah satu pihak. Ketika memperoleh informasi mengenai ancaman terhadap petambak, dirinya turun langsung ke lapangan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan para pekerja dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.

Ia mengakui sempat terjadi perdebatan dengan oknum yang bersangkutan, namun menurutnya tidak pernah terjadi tindakan kekerasan sebagaimana yang diberitakan. Bupati juga menyebut terdapat sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan tambak garam Uba Hāppu merupakan bagian dari upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, sekitar 60 petambak terlibat dalam aktivitas tambak tersebut dan memperoleh kesempatan bekerja serta menikmati hasil dari usaha yang dijalankan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi Bupati.

Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu. Bupati menjelaskan bahwa masa kontrak sebelumnya berakhir pada 31 Oktober 2026 dan proses evaluasi telah dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD.

Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap PPPK Paruh Waktu akan dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil penilaian pimpinan OPD sebagai pihak yang mengetahui secara langsung pelaksanaan tugas, kedisiplinan, dan kinerja pegawai di unit kerja masing-masing.

Dengan demikian, keberlanjutan kontrak akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Pada bagian akhir arahannya, Bupati turut menyampaikan hasil pertemuan dengan delegasi Pemerintah China bersama sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Timur. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal penjajakan peluang kerja sama pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Terdapat enam kabupaten di NTT yang terlibat dalam pertemuan tersebut, yakni Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Kupang, Rote Ndao, Alor, dan Sabu Raijua.

Dalam pertemuan itu, masing-masing daerah berkesempatan memaparkan potensi unggulan serta peluang sektor pembangunan yang memungkinkan untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan Pemerintah China.

Bupati menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, enam kabupaten akan memperoleh undangan untuk melakukan kunjungan ke China atas undangan Pemerintah China. Ia juga menegaskan bahwa biaya akomodasi kunjungan tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah China sehingga tidak membebani anggaran daerah.

Penjelasan ini disampaikan Bupati agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan dan mekanisme kunjungan tersebut, sekaligus menghindari munculnya informasi yang keliru seolah-olah perjalanan itu merupakan kegiatan perjalanan pribadi menggunakan anggaran daerah.

Melalui apel kekuatan tersebut, Bupati berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua semakin memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan keseriusan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Seluruh OPD diminta tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menjelang akhir tahun anggaran, percepatan kinerja, penyelesaian kewajiban pemerintah, serta konsistensi dalam mengawal pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.