Menia, FKKNews.com – Bupati Sabu Raijua Krisman B. Riwu Kore menegaskan posisi strategis Penjabat Kepala Desa sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Serah Terima Jabatan Penjabat Kepala Desa Kujiratu, Bodae, dan Lobodei di Aula Kantor Kecamatan Sabu Timur, Kamis (29/1/2026).
Kepala daerah yang baru belum satu tahun memimpin Kabupaten Sabu Raijua tersebut ini menyampaikan apresiasi kepada Penjabat Kepala Desa sebelumnya atas pengabdian dan kinerja yang telah dijalankan, sekaligus mengucapkan selamat kepada para Penjabat Kepala Desa yang baru menerima amanah.
Menurutnya, jabatan Penjabat Kepala Desa bukan sekadar posisi administratif, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut profesionalisme, kepekaan sosial, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Pergantian Penjabat Kepala Desa, kata dia, merupakan bagian dari penyegaran birokrasi dan dinamika organisasi pemerintahan.
“Penjabat Kepala Desa adalah wajah Pemerintah Daerah di tengah masyarakat. Mereka harus hadir, mendengar, dan bergerak cepat. Jangan sampai persoalan warga lebih dulu viral di media sosial sebelum sampai ke pemerintah,” tegas Krisman yang juga Wakil Ketua DPD PDIP NTT itu.
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi berjenjang antara desa dan Pemerintah Kabupaten. Ia meminta para Penjabat Kepala Desa proaktif menyampaikan kondisi riil masyarakat, terutama terkait warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan.
Sebagai pimpinan daerah, Krisman mengakui keterbatasan waktu untuk turun langsung setiap hari ke desa-desa. Namun, ia menegaskan komitmennya memanfaatkan setiap kesempatan, khususnya pada akhir pekan, untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, dengan dukungan laporan dan koordinasi dari aparatur desa.
Selain aspek pelayanan, Krisman juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai program bantuan Pemerintah Daerah. Ia meminta Penjabat Kepala Desa aktif menyosialisasikan program bantuan, termasuk bantuan UMKM, bantuan sarana produksi, serta mendampingi masyarakat dalam penyusunan proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta agar Pj Kepala Desa memberi perhatian serius terhadap isu stunting. Ia mengungkapkan bahwa angka stunting di Sabu Raijua berhasil ditekan dari 32 persen pada 2024 menjadi sekitar 28 persen pada 2025, sehingga daerah ini memperoleh penghargaan. Namun, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi.
“Penurunan stunting harus menjadi kerja bersama. Penjabat Kepala Desa adalah garda terdepan karena mereka paling dekat dengan keluarga dan anak-anak,” ujar Krisman.
Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, Bupati mendorong pengembangan potensi unggulan Kecamatan Sabu Timur, seperti gula semut melalui rencana rumah produksi, serta potensi garam dengan perluasan lahan tambak garam yang akan didukung melalui alokasi anggaran daerah. Optimalisasi potensi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait aset daerah, Krisman menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengaktifkan kembali Pabrik Air Minum Dalam Kemasan dengan tetap memperhatikan aspek hukum, agar aset bernilai besar tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Dalam kesempatan itu, Krisman juga menyampaikan sejumlah program prioritas Pemerintah Daerah, mulai dari bantuan UMKM, pembagian seragam sekolah, pembangunan infrastruktur jalan, santunan duka, hingga pemasangan lampu jalan, yang sebagian dibiayai melalui kebijakan efisiensi anggaran.
Ia turut menjelaskan dampak kebijakan Pemerintah Pusat berupa pemotongan anggaran sebesar Rp142 miliar yang berpengaruh pada berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Terkait PPPK Paruh Waktu, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan kebijakan pusat dan telah mengakomodir tenaga dari desa.
Menutup sambutannya, ia mengajak para Penjabat Kepala Desa yang baru untuk bekerja dengan integritas, mengedepankan pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
“Jalankan tugas dengan amanah. Pemerintah Desa kuat, maka Pemerintah Daerah juga akan kuat,” pungkas Krisman (FKK/PKP)
