11
Kalabahi, FkkNews.com – Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor yang membidangi Pemerintahan, Ketua Komisi I Sulaiman Singh, SH, yang membidangi itu, ada beberapa hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ia sampaikan sehingga ini bisa dipahami oleh pemerintahan maupun masyarakat luas dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahannya, Sulaiman mulai dengan saat kemarin dirinya bersama rekan anggota DPRD sudah lakukan konsultasi ke kementerian dalam negeri menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sementara ini berjalan kemudian hasilnya telah di laporkan dalam rapat gabungan dan hasil daripada rapat gabungan itu pun pemerintah juga sudah dijelaskan dan terakhir anggota DPRD bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran pemerintahan di ruangan kerja Bupati
Politisi Senior Partai Golkar, Sulaiman Singh menjelaskan bahwa saat itu ada beberapa hal yang perlu kita reviewnya bahwa dari hasil pertemuan tersebut ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD yang pertama tentunya memberikan ruang lebih luas kepada pemerintah dalam hal ini Bupati untuk segera melakukan pengobatan lanjutan, nah apalagi pemerintah itu sejak tanggal 10 November itukan pemerintah sudah membuat Tim percepatan perawatan kesehatan daripada Bupati, Nah tim ini dia harus bekerja secara maksimal kecuali sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan untuk lebih intens memperhatikan kelanjutan daripada perawatan Bupati kita.
“Artinya bahwa dengan kunjungan Bupati dan rekomendasi itu bahwa hal-hal yang dikhawatirkan atau diragukan atau hal-hal yang diisukan itu sudah tidak ada, itu karena DPRD ini berkomitmen untuk memberikan dukungan pada pemerintahan ini dengan memberikan dukungan untuk melakukan pengobatan lanjutan dan secepatnya bisa sembuh untuk kembali melaksanakan tugasnya dengan baik, ini kan ruang yang diberikan itu harus dipergunakan sebaik mungkin, nah bagaimana dengan tugas-tugas pemerintahan selama Bupati itu diberikan ruang untuk melakukan pengobatan, secara otomatis, itu kan pemerintahan setelah Bupati ada Wakil Bupati, cuman kita lihat sekarang situasi agenda pemerintahan ini, kedua ini berjalan dengan baik sebenarnya tetapi ada hal-hal lain di luar dari teknis penyelenggaraan pemerintahan yang perlu mendapat perhatian,” jelasnya, Sabtu, (31/01/2026) malam.
Disampaikan Anggota DPRD 4 periode, Sulaiman Singh bahwa sebenarnya dari awal kita juga beranggapan bahwa ini tidak terlalu berpengaruh tetapi kalau sekarang DPRD atau kami, saya sebagai anggota DPRD kita melihat ini sudah menjurus pada virus yang akan merusak penyelenggaraan pemerintah, memang ada anasir anasir dari luar yang bergerak secara terstruktur mengatas namakan keluarga dan lain-lain ini sudah pada taraf memperihatinkan, bahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini sepertinya Bupatinya tersandera, mau melanjutkan pengobatan mengalami hambatan, dalam penyelenggaraan pemerintahan ini banyak juga yang berseleweran yang bergerak non teknis tapi sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan dan ini merusak pemerintahan, dan DPR sudah paham ada memo yang sebenarnya itu memo Bupati tapi tidak dibuat oleh Bupati itu digunakan dipakai untuk orang lain.
“Rekomendasi dari DPRD itu jelas memberikan ruang, memberikan bantuan bagaimana caranya Bupati bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan perawatan kesehatannya biar sembuh dan bisa kembali melanjutkan pemerintahan, situasional kesehatan Bupati ini tidak boleh dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk kepentingan tertentu dan ini kami lihat bahwa bupati ini tersandera dan telah mengikuti kepentingan-kepentingan tertentu yang sudah masuk dan ini sangat berbahaya bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Ketua Umum DPD Bapera NTT, Sulaiman Singh, bahwa sudah sampai pada nota nota dinas dibuat oleh orang tertentu dan ini sudah dibuat oleh birokrat birokrat, ini apa tujuannya? kan situasi kita sudah fahami bahwa sedang sakit biar kan untuk melaksanakan perawatan lanjutan biar cepat sembuh tetapi kesehatan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingannya, tidak boleh, apalagi masuk pada tahapan pengambilan keputusan itu salah besar, itu salah besar, dan itu kami punya bukti itu, bahwa memo memo Bupati itu bukan bupati yang membuatnya, itu ada orang yang membuatnya, ada proses-proses keputusan daripada pemerintah yang gagal itu karena dipengaruhi oleh beberapa orang yang diluar dari pemerintah, ini maksud tujuannya apa? apakah maksud tujuannya untuk menjawab kepentingan tapi sambil merusak pemerintah atau bagaimana? inikan menimbulkan imets negatif pada pemerintahan ini.
“Namanya pemerintahan itu ada unsur DPRD disini sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan pengawasan yang ada wajar hukumnya untuk kita mengingatkan itu dan ini sudah berjalan, makanya kemarin komisi satu pun memberikan rekomendasi ya silakan lah karena agenda yang di depan ini adalah proses seleksi Sekretaris Daerah, kemudian nanti ada lagi uji kompetensi untuk eselon 2 dan setelah itu nanti ada untuk jabatan-jabatan tertentu baik struktural maupun fungsional, dia mengikuti secara itu kita setujui itu dia jalan dengan baik tetapi keleluasaan, kearifan yang dibuat, yang disampaikan di rekomendit oleh DPRD itu tidak boleh dimasuki dengan Anasir Anasir yang tidak ada hubungannya dengan teknis pengambilan keputusan pemerintah,” jelasnya.
Mantan Ketua DPD Golkar Alor, Singhs, mengungkapkan bahwa apalagi kita dengar ada beberapa kelompok yang berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam hal menetapkan seorang Sekretaris Daerah, Sekda itu seleksinya aja dipimpin oleh tim dari provinsi, hasilnya dari tes itu akan disampaikan kepada bupati dan wakil bupati untuk dicari tiga orang dari 8 yang ada itu diusulkan kepada Gubernur dan menteri dalam negeri dan ditetapkan siapa yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dipertimbangkan oleh tim.
“Tetapi kita lihat saat ini banyak yang kita mau gambarkan ini sama seperti kentut, kita tidak bisa lihat secara nyata tetapi baunya kita tahu gitu, Ini kan sudah berbahaya, kita lagi beracara resmi lalu ada orang yang kentut itu kan baunya mempengaruhi situasi itu, nah ini yang sekarang dialami, masa orang-orang yang tidak ada urusannya dengan pengambilan keputusan membuat isu masuk ke dalam membuat gerakan secara struktural untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, dan pemerintah sekarang ini dinas dinas, birokrat birokrat ini sudah seperti orang yang bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
Lebih lanjut, Singhs, lihat saja itu yang ada, kerja kerja BKSDM, kerja kerja mereka semua yang ada itu sudah tidak bisa kita kategori sebagai profesional karena ini sudah orang yang sambil kerja tapi dipengaruhi dengan bau kentut, nah ini kita perlu ada ketegasan dari DPRD sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dan kita ingatkan kepada pemerintah lakukan tugasmu dengan profesional, dasar-dasar aturan dipergunakan, dalam pengambilan keputusan mau seleksi, mau uji kompetensi, mau mempertimbangkan jabatan-jabatan struktural maupun fungsional lakukan itu sesuai dengan aturan yang ada, bukan dilakukan berdasarkan pada orang yang kita tidak bisa tahu bentuknya tapi rasanya akan kentutnya mempengaruhi kita, itu saya tegaskan itu.
Ditegaskan Mantan Wakil Ketua DPRD, Singhs, bahwa DPRD sudah sangat baik dan sangat arif memberikan ruang, jangan ruang ini dirusak oleh orang-orang tertentu dalam hal penyelenggaraan pemerintah, tidak boleh, jangan, jangan berupaya untuk toleransi yang diberikan itu mengarah kepada DPRD masuk lebih jauh ke dalam, ngak bolah, DPRD sudah menerima situasional yang ada dan sudah, dan memberikan dukungan penuh kepada Bupati untuk melanjutkan pengobatan itu dengan baik untuk secepatnya bisa bertugas, dalam suatu hasil seperti ini proses pengambilan keputusan yang ada itu harus dilakukan secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif pemerintahan, punya akuntabilitas, jangan sembrono.
“Ini orang orang birokrat yang bersedia untuk dirinya membuat memo dan lain-lain, ada orang luar yang tidak ada urusannya dengan pengambilan keputusan tiba-tiba mau pengaruh pengambilan keputusan untuk menetapkan jabatan penting seorang Sekda dan lain-lain, saya peringatkan jangan itu, karena kalau itu dilakukan itu sangat merusak sistem penyelenggaraan pemerintahan kita, sekali lagi saya peringatkan jangan terlalu jauh masuk ke arah yang bukan kapasitasnya, dan birokrat lakukan tugasnya secara profesional, ingat semua tugas langkah yang diambil itu di belakangnya ada akuntabilitas ada pertanggungjawaban, silahkan lakukan segala sesuatu dengan profesional, jauhkan segala pengaruh yang tidak ada urusannya dengan tugas saudara ya saudara semuanya lakukan itu dengan baik dan Ingat, saya kali ini saya ingatkan segala langkah yang diambil di akhir akan dimintai pertanggungjawaban, dan tempat pertanggungjawaban saudara-saudara adalah kepada Dewan yang terhormat, DPRD Kabupaten Alor,” tegasnya. (FKK/Eka Blegur).
