Pejabat Publik Wajib Santun! Ferdinand Pello Adukan Anggota DPRD Ke-BK Atas Ujaran Merendahkan Masyarakat Di Medsos

KUPANG, FKKNews.com– Seorang warga Kota Kupang, Ferdinand Pello, secara resmi mengadukan Anggota DPRD Kota Kupang Ahmad Talib ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Kupang terkait dugaan pelanggaran kode etik akibat unggahan di media sosial Facebook yang dinilai tidak pantas dan merendahkan.

Surat pengaduan tersebut telah diterima dan diparaf oleh petugas BK DPRD Kota Kupang, Joseph Bere, pada Senin, 4 Agustus 2026.

Dalam pengaduannya, Ferdinand menyoroti postingan dari akun Facebook “Daulat Rakyat – Mad Talib” yang diunggah pada 3 Agustus 2026 saat terlapor sedang menjalankan kegiatan kedewanan. Dalam narasi postingan tersebut tertulis:

“Ternak ternak dajal yang biasa fitnah Pak Jokowi sadarlah cepat yah 🙏”

Menurut Ferdinand, penggunaan kata “ternak dajal” merupakan ujaran yang merendahkan, tidak mencerminkan etika pejabat publik, dan berpotensi menimbulkan kegaduhan serta mencederai marwah lembaga DPRD Kota Kupang.

“Saya mengadukan ini bukan karena urusan pribadi. Tapi karena pejabat publik harusnya memberi contoh bahasa yang santun di ruang publik, apalagi di media sosial. Kata-kata seperti itu tidak mendidik dan bisa memecah masyarakat,” ujar Ferdinand.

Dalam surat pengaduannya, Ferdinand melampirkan screenshot postingan tanggal 3 Agustus 2026 dan fotokopi KTP sebagai bukti, serta meminta BK DPRD Kota Kupang untuk memproses sesuai dengan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Ferdinand Pello diketahui bukan kali pertama menyuarakan keprihatinannya terhadap kinerja DPRD Kota Kupang. Sebelumnya, pada tahun 2025, ia bersama warga lainnya melaporkan dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 ke Ombudsman NTT.

Ahmad Talib merupakan anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini duduk di Komisi I DPRD Kota Kupang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BK DPRD Kota Kupang belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut pengaduan tersebut.