11
Kalabahi, FKKNews.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Alor, Yupiter Maulobang, SH, menyoroti tiga persoalan mendasar yang dinilai masih membebani masyarakat Kabupaten Alor, yakni harga minyak tanah (mitan) yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), krisis air bersih akibat kekeringan, serta keterbatasan infrastruktur jalan penghubung antardesa dan sentra produksi.
Sorotan tersebut disampaikan Yupiter dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Alor, Senin (21/9/2026).
Rapat Paripurna IV tersebut mengagendakan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Alor terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Selain itu, rapat juga membahas permintaan persetujuan anggota DPRD, penyampaian pendapat akhir Bupati Alor, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD mengenai persetujuan penetapan kedua Ranperda tersebut, hingga penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Alor dan DPRD Kabupaten Alor.
Di tengah pembahasan agenda legislasi dan anggaran tersebut, Yupiter justru mengarahkan perhatian pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Harga Mitan di Atas HET, Pemerintah Diminta Turun ke Lapangan
Persoalan pertama yang disoroti adalah harga minyak tanah yang disebut telah berada di atas HET di sejumlah pangkalan di Kota Kalabahi dan sekitarnya.
Menurut Yupiter, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil karena minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga masyarakat.
Ia mengingatkan, apabila harga di tingkat pangkalan sudah berada di atas HET, maka harga di tingkat pengecer berpotensi semakin tinggi dan pada akhirnya menambah beban pengeluaran masyarakat.
“Hal ini telah menyebabkan keresahan di tengah masyarakat dan ini harus menjadi perhatian pemerintah, terutama Dinas Perdagangan Kabupaten Alor, sehingga harus turun kontrol langsung di pangkalan-pangkalan Mitan,” tegas Yupiter.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap mekanisme pengawasan distribusi dan harga minyak tanah di lapangan.
Sebab, persoalannya bukan hanya berapa harga yang tercantum secara administratif, tetapi apakah masyarakat sebagai konsumen benar-benar memperoleh minyak tanah sesuai ketentuan harga yang berlaku.
Yupiter meminta pemerintah daerah tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi melakukan pengawasan secara langsung terhadap rantai distribusi minyak tanah, khususnya pada pangkalan-pangkalan yang menjadi titik penyaluran kepada masyarakat.
Kekeringan dan Krisis Air Bersih Mulai Mengancam Warga
Persoalan kedua yang mendapat sorotan adalah bencana kekeringan dan krisis air bersih yang disebut terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Alor.
Yupiter menyebut beberapa wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, khususnya di Kecamatan Teluk Mutiara.
Di antaranya Kelurahan Mutiara, termasuk wilayah ujung kampung menuju jalan ke Desa Kopidil, serta satu RT di Desa Adang Buom yang berada di kawasan pegunungan.
Selain itu, ia menyebut Desa Kopidil, Desa Lawahing, Desa Otvai, Desa Alila Selatan hingga Desa Bampalola sebagai wilayah yang juga membutuhkan perhatian serius terkait ketersediaan air bersih.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi perlu menjadi perhatian pemerintah di sejumlah daerah pemilihan.
“Masyarakat di wilayah-wilayah itu sangat membutuhkan air bersih,” ujarnya.
Krisis air bersih, lanjutnya, tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan musim kemarau. Pemerintah daerah perlu memikirkan langkah penanganan yang bersifat segera sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada kondisi musim.
Jalan Penghubung Jadi Keluhan Utama Masyarakat
Namun, dari ketiga persoalan tersebut, Yupiter memberikan penekanan khusus terhadap infrastruktur jalan.
Menurut dia, pembangunan jalan penghubung antarkampung, desa, wilayah pegunungan, hingga sentra produksi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat Alor.
Ia menggambarkan kondisi masyarakat yang tidak hanya membutuhkan bantuan konsumtif, tetapi juga membutuhkan infrastruktur yang memungkinkan mereka menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih baik.
“Masyarakat sekarang ini tidak berteriak bilang kita lapar, tetapi mereka membutuhkan jalan ke kampung-kampung, ke gunung, ke desa-desa, jalan penghubung ke kota kecamatan,” kata Yupiter.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan jalan memiliki keterkaitan langsung dengan akses ekonomi masyarakat.
Sebab, ketika ruas jalan menuju sentra produksi tidak memadai, masyarakat menghadapi kesulitan membawa hasil pertanian dan perkebunan menuju pusat perdagangan.
“Pembangunan ruas jalan penghubung yang baik menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Masyarakat mau bawa hasil bumi sentra produksi ke kota tidak bisa,” tegasnya.
APBD Jangan Berhenti pada Angka, Harus Menjawab Kebutuhan Warga
Sorotan Yupiter dalam rapat paripurna tersebut pada akhirnya membawa persoalan pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat?
Perubahan APBD bukan sekadar proses administratif berupa perubahan angka pendapatan dan belanja daerah. Di balik setiap pos anggaran terdapat kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Harga kebutuhan energi, ketersediaan air bersih dan akses jalan merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, kritik Yupiter dapat dibaca sebagai dorongan agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada perencanaan dan penganggaran, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan.
Jika masyarakat masih menghadapi persoalan harga kebutuhan dasar, kesulitan memperoleh air bersih dan keterbatasan akses jalan menuju sentra produksi, maka efektivitas pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah ditetapkan.
Yang jauh lebih penting adalah dampak nyata anggaran tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
Yupiter berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menjawab tiga kebutuhan dasar tersebut.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (FKK/Eka Blegur).
