1
1
1
2
3
Kupang, FKKNews.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, mengingatkan para bakal calon kepala sekolah bahwa pendidikan NTT tidak cukup membutuhkan kepala sekolah yang pandai mengurus administrasi. Sekolah membutuhkan pemimpin pembelajaran yang berani mengambil keputusan dan menghasilkan perubahan nyata bagi anak-anak.
Pesan tersebut disampaikan Winston saat memberikan sambutan dan materi dalam Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) yang diselenggarakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTT, Minggu (16/8/2026).
Pelatihan tersebut diikuti 88 peserta bakal calon kepala sekolah yang mewakili 16 kabupaten se-NTT dan berlangsung selama 10 hari penuh. Para peserta dipersiapkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sebelum mengemban tanggung jawab sebagai kepala sekolah.
“NTT tidak kekurangan orang yang bisa mengurus administrasi. Yang kita butuhkan adalah kepala sekolah yang mampu mengubah masalah menjadi keputusan, keputusan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi perubahan bagi anak-anak.”ujarnya.
Dalam paparannya, Winston menawarkan pola sederhana dalam mengelola sekolah: MASALAH → DATA → INTERVENSI → ANGGARAN → HASIL. Menurutnya, perencanaan sekolah harus dimulai dari persoalan nyata dan data, bukan sekadar menyusun daftar kegiatan dan menghabiskan anggaran.
“Ukuran keberhasilan kepala sekolah bukan berapa banyak kegiatan atau dokumen yang diselesaikan, tetapi apa yang berubah pada guru, anak dan mutu pembelajaran setelah program dijalankan,” tegasnya.
Diskusi berlangsung hidup ketika peserta mengangkat berbagai persoalan nyata di sekolah, mulai dari senioritas guru, kesenjangan guru negeri dan swasta, penumpukan guru di sekolah tertentu hingga konflik pembagian jam mengajar terkait pemenuhan beban kerja dan sertifikasi.
Menanggapi persoalan senioritas, Winston meminta calon kepala sekolah tidak melawan guru senior dengan kekuasaan, tetapi juga tidak kehilangan kepemimpinan.
“Hormati pengalaman senior dan jadikan mereka energi bagi sekolah. Pemimpin yang hebat bukan yang membuat senior tunduk kepadanya, tetapi yang mampu membuat pengalaman senior menjadi kekuatan untuk memajukan sekolah.”ucapnya.
Terkait penumpukan guru, Winston mendorong pemerintah melakukan pemetaan dan redistribusi berdasarkan jumlah siswa, rombongan belajar dan kebutuhan guru setiap mata pelajaran.
“Jangan sampai di satu sekolah guru menunggu jam mengajar, sementara beberapa kilometer dari sana ada anak-anak yang justru menunggu guru.”bebernya.
Ia juga menegaskan pembagian jam mengajar harus transparan dan berbasis aturan, kompetensi serta kebutuhan sekolah, bukan kedekatan ataupun senioritas.
“Adil tidak selalu berarti semua mendapat jumlah yang sama. Adil berarti keputusan mempunyai dasar yang benar, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.”ungkapnya.
Menanggapi aspirasi guru swasta, Winston meminta pemerintah terus memperhatikan kesetaraan kesempatan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
“Anaknya sama-sama anak Indonesia. Karena itu kualitas dan martabat gurunya jangan dibedakan hanya karena papan nama sekolahnya negeri atau swasta.”ujarnya.
Menutup paparannya, Winston menitipkan satu ukuran sederhana kepada 88 bakal calon kepala sekolah tersebut:
“Pakai data, pakai aturan, pakai dialog dan pakai rasa keadilan. Lalu tanyakan: apakah keputusan saya membuat pelayanan pendidikan kepada anak-anak menjadi lebih baik? Kalau jawabannya ya, Saudara sedang berada di jalan yang benar sebagai kepala sekolah.”tutupnya.(Fendi)