Popular Posts

IMG 20261118 162348 6362 scaled

Tagih Tunggakan Pajak Cuma Rp450, Kaur Desa Petleng Diduga Disebut Bodok oleh Anggota DPRD Alor

Kalabahi, FKKNews.com – Persoalan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai sekitar Rp450 ribu di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor, justru berkembang menjadi polemik yang menyeret nama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor dari Fraksi Partai NasDem, Joni Tulimau, S.E., M.Si.

Peristiwa yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan itu kini menjadi sorotan setelah Joni dilaporkan diduga melontarkan perkataan tidak pantas kepada Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Petleng, Stefanus Maukari, ketika mendatangi kantor DPRD untuk menagih tunggakan PBB.

Ironisnya, persoalan ini bukan bermula dari perbedaan kepentingan politik ataupun konflik pribadi, melainkan dari pelaksanaan tugas pemerintahan untuk menagih kewajiban pajak seorang wajib pajak.

Stefanus Maukari mengaku mendapat perlakuan yang merendahkan martabatnya ketika menjalankan tugas bersama petugas pemungut pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Alor.

Merasa tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas pemerintahan, Stefanus bersama keluarga dan sejumlah masyarakat Desa Petleng menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Alor.

Pernyataan itu disampaikan Stefanus kepada wartawan di Desa Petleng, Rabu (18/11/2026), dengan didampingi Sekretaris Desa Petleng, Deni Maata, Mikha Maata, sejumlah pemuda, serta warga lainnya.

Dalam keterangannya, Stefanus menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WITA, ketika dirinya bersama seorang petugas pemungut pajak Bapenda Kabupaten Alor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Alor untuk menemui Joni Tulimau.

Kedatangan mereka, menurut Stefanus, memiliki tujuan yang jelas, yakni melakukan penagihan tunggakan PBB atas objek pajak milik Joni Tulimau yang berada di wilayah Desa Petleng.

Nilai pokok tunggakan pajak tersebut diperkirakan mencapai Rp450 ribu, belum termasuk denda akibat keterlambatan pembayaran.

Stefanus menuturkan, setelah tiba di kantor DPRD, dirinya bersama petugas pajak diterima oleh pegawai setempat dan diarahkan menuju sebuah ruangan tempat Joni berada.

Di ruangan tersebut, terdapat seorang lainnya yang duduk dengan jarak sekitar enam meter dari posisi mereka ketika melakukan pertemuan.

Stefanus mengaku telah memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan maksud kedatangan mereka sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penagihan pajak.

Namun, menurut pengakuannya, respons yang diterima justru diwarnai pertanyaan mengenai alasan kedatangan mereka ke kantor DPRD, bukan mendatangi rumah pribadi Joni Tulimau.

Percakapan tersebut kemudian disebut berkembang menjadi situasi yang tidak menyenangkan setelah Joni diduga melontarkan kata “bodok” kepada Stefanus.

Tidak hanya itu, Joni juga disebut mempertanyakan siapa atasan Stefanus serta menyampaikan bahwa dirinya berada dalam komisi yang membidangi urusan perpajakan dan memiliki kewenangan untuk menaikkan pajak.

Bagi Stefanus, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai perbedaan pilihan kata dalam sebuah percakapan, melainkan menyangkut penghormatan terhadap aparat pemerintahan yang sedang melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

“Saya datang ke kantor karena tidak tahu rumahnya. Kami datang bukan untuk mencari masalah, tetapi menjalankan tugas menagih pajak yang sudah jatuh tempo,” ungkap Stefanus.

Ia menegaskan bahwa penagihan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan desa dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Menurutnya, aparat desa bersama petugas pemungut pajak tidak akan mendatangi wajib pajak tanpa alasan, terlebih apabila tidak terdapat kewajiban pajak yang belum diselesaikan.

Stefanus juga mengingatkan bahwa mekanisme pembayaran PBB saat ini semakin mudah dan tidak seharusnya menjadi alasan bagi wajib pajak untuk mengabaikan kewajibannya.

Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor desa, Bapenda Kabupaten Alor, maupun layanan pembayaran secara daring.

“Sebagai pejabat publik, seharusnya menjadi panutan masyarakat. Apalagi yang bersangkutan merupakan anggota DPRD yang berkaitan dengan urusan pajak. Kami datang menjalankan tugas, bukan meminta sesuatu,” tegasnya.

Stefanus mengaku sangat keberatan dengan perkataan yang menurutnya merendahkan martabat dirinya, baik sebagai aparat pemerintah desa maupun sebagai seorang yang patut dihormati dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Ia menilai, perbedaan pandangan mengenai mekanisme penagihan pajak semestinya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan dengan perkataan yang berpotensi melukai kehormatan seseorang.

Persoalan ini juga disebut telah diketahui kepala desa, aparat pemerintahan desa lainnya, keluarga, serta masyarakat Desa Petleng sehingga memunculkan reaksi keberatan.

Dukungan terhadap Stefanus turut disampaikan Sekretaris Desa Petleng, Deni Maata, dan Mikha Maata yang merupakan salah seorang anggota keluarganya.

Keduanya menyatakan keberatan terhadap dugaan penggunaan kata “bodok” yang disebut ditujukan kepada Stefanus ketika menjalankan tugas penagihan pajak.

Mereka menilai, aparat pemerintah desa yang menjalankan tugas resmi seharusnya memperoleh penghormatan, terlebih ketika berhadapan dengan seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan terhadap masyarakat.

“Joni harus mempertanggungjawabkan ucapannya dan kami akan melaporkan persoalan ini ke Badan Kehormatan DPRD Alor,” tegas Mikha.

Mereka berharap Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor tidak memandang persoalan tersebut sebagai konflik pribadi semata, tetapi melihatnya sebagai persoalan yang berkaitan dengan etika, perilaku, serta tanggung jawab seorang wakil rakyat.

Sebab, jabatan anggota DPRD bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah publik yang menuntut sikap, tutur kata, dan tindakan yang mencerminkan penghormatan terhadap masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun jabatan.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor diharapkan dapat menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, profesional, serta sesuai dengan mekanisme dan tata tertib kelembagaan.

Di sisi lain, polemik tersebut semakin memanas setelah pada Rabu petang, sekitar pukul 18.00 WITA, sejumlah pemuda dan warga Desa Petleng dilaporkan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Alor untuk mencari Joni Tulimau.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, dalam peristiwa tersebut sejumlah warga bahkan sempat melakukan aksi pemalangan pintu kantor DPRD Kabupaten Alor.

Aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang awalnya berkaitan dengan penagihan tunggakan PBB kini telah berkembang menjadi ketegangan sosial yang melibatkan masyarakat Desa Petleng.

Situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa komunikasi yang buruk antara pejabat publik dan masyarakat dapat memperbesar persoalan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui dialog.

Persoalan ini membutuhkan penyelesaian melalui jalur kelembagaan agar setiap pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan keterangan dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Pada titik inilah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor dituntut menunjukkan perannya secara nyata, bukan hanya sebagai lembaga formal, tetapi sebagai instrumen penjaga kehormatan dan etika anggota legislatif.

Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai duduk perkara sebenarnya, termasuk klarifikasi langsung dari Joni Tulimau atas dugaan perkataan yang dilaporkan oleh Stefanus Maukari.

Hingga berita ini ditayangkan, keterangan yang dimuat masih berdasarkan pengakuan Stefanus, keterangan pihak keluarga, serta informasi yang diterima media mengenai perkembangan situasi di kantor DPRD. Karena itu, konfirmasi dan hak jawab dari Joni Tulimau tetap diperlukan agar pemberitaan ini memenuhi prinsip keberimbangan. (*Fkk).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *