TTS, FKKNews.com-Respon Kepala Dinas Sosial dan Anggota DPRD TTS terkait pembayaran Bantuan PKH tidak di lakukan di Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor tengah selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) Kantor Pos Giro TTS di minta untuk segera melakukan pembayaran di Kantor Camat Atau Kantor desa.
Kepada awak media di ruang kerjanya Jumat (9/11/2022). Kepala Dinas Sosial Nikson Nomleni Menuturkan bahwa tanggal 4 oktober 2022 Setelah di lantik sebagai kepala dinas sosial Ia dapat laporan terkait insiden kasus pemukulan terhadap petugas kantor Pos di kecamatan Toianas April Lalu.
“Setelah saya di lantik sebagai kepala dinas sosial, saya dapat laporan terkait insiden kasus pemukulan terhadap petugas pos giro di bulan April lalu dan itu kita sudah tindak lanjuti yaitu undang camat dan semua kepala desa dengan pelaku untuk carikan solusi tetapi sesuai surat yang kami keluarkan hanya satu kepala desa yang hadir yaitu desa Noe’olin,sedangkan Pak Camat dan Kepala desa Lainnya tidak hadiri undangan tersebut,”tuturnya.
Lanjut, Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa saat lakukan koordinasi dengan Pos Giro untuk melakukan Pembayaran di kecamatan
“Saat ini kami koordinasi dengan kantor pos giro untuk melakukan pembayaran di kecamatan karna memang sesuai arahan keputusan dirjen pemberdayaan sosial nomor 158 tahun 2022 tentang petunjuk teknis untuk pembayaran sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung tunai (BLT) BBM Pertamina ini sesuai juknis harus komunitas itu bisa di kantor camat dan setiap kantor desa tetapi karna persoalan tersebut belum di tindaklanjuti sehingga ada keengganan dari pos giro untuk mereka turun ke Toianas,”jelasnya.
Kepala dinas sosial menyayangkan sikap para kepala desa di kecamatan Toianas yang tidak menghargai undangan yang di keluarkan untuk mencarikan solusi dan melakukan mediasi sehingga kasus tersebut dapat di selesaikan
“kami sudah pernah bersurat untuk mediasi dan bisa di selesaikan tetapi sayangnya Hanya satu kepala yang hadir yaitu Desa Noe’olin, sedangkan Pak Camat dan Kepala desa lainya tidak hadir oleh karna itu, minggu depan kami akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, lagi dan melibatkan pihak keamanan dengan korban untuk kami melakukan mediasi di lokasi toianas supaya jangan terulang lagi karna kemarin masyarakat yang datang ke kota soe untuk menerima bantuan tersebut mereka rugi padahal esendi dari bantuan sosial ini sebenarnya tidak perlu potong lagi untuk angkutan, adik bayangkan kalo satu mobil dia bayarkan rp. 150.000 kalikan saja dengan berapa KPM yang ada di toianas, Kami akan turun mediasi sehingga para kpm jangan korban,”beber Kadis Sosial.
Nikson Nomleni Berharap masyarakat yang menerima Bantuan gunakan untuk kebutuhan yang penting saja, dan Ia Mengingatkan bahwa segala Administrasi harus lengkap dan sesuai Nama dengan KTP dan KK sehingga Pihak Kantor Pos Lakukan Pembayaran, Garapnya
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar TTS Ruba Banunaek,SE Menyayangkan sikap Pimpinan kantor Pos Giro Soe yang tidak melakukan pembayaran di kecamatan Toianas.
“Sayang sekali sikap petugas kantor pos giro Soe tidak melakukan pembayaran di kecamatan, terkait kasus pemukulan Bula April laku itu laporkan ke pihak keamanan untuk mengatasi kasus tersebut sedagkan pembayaran tetap di lakukan di kantor Camat sehingga masyarakat tidak perlu korbankan, satu orang yang buat ulah di bebankan untuk semua ini tentu tidak dewasa dalam melayani,”pinta Ketua Fraksi Golkar Ini.
Anggota DPRD TTS ini mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan lagi karna Pimpinan kantor pos giro lakukan pembayaran administrasi harus lengkap
“Pimpjnan kantor pos giro lakukan pembayaran itu administrasi harus lengkap dan nama juga sesuai dengan KTP dan KK, jadi kalau nama tidak sesuai jangan marah dan harus di lengkapi sehingga petugas melakukan pembayaran,”Unjarnya.
Ruba Banunaek juga berharap, Camat dan Para kepala Desa bersama-sama dengan Pihak Keamanan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban pada saat lakukan pembayaran.
“sehingga petugas kantor pos giro turun dan melakukan pembayaran tetap aman dan nyaman karna ketika tidak aman mereka tidak akan turun karna mengorbankan masyarakat dan harus datang jauh-jauh dari desa untuk terima bantuan korbankan biaya lagi jadi masyarakat juga harus pikir ini baik-baik. Garap Anggota DPRD yang peduli terhadap rakyaknya,”pungkasnya.(*/01/FKK)
