Jakarta, FKKNews.com – Partai Demokrat menyatakan kesiapan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat selama dua periode atau hingga 10 tahun, sesuai batasan konstitusi. Dukungan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa keberlanjutan kepemimpinan diperlukan agar program-program strategis pemerintahan dapat terealisasi secara optimal.
Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai satu periode pemerintahan belum cukup untuk memaksimalkan seluruh visi dan agenda kerja yang telah dicanangkan Prabowo.
“Kami siap mendukung Pak Prabowo sampai 10 tahun sesuai batasan konstitusi,” ujar Andi Mallarangeng, dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/2/2026).
Menurut Andi, kesinambungan kepemimpinan selama dua periode akan memberikan ruang yang lebih memadai bagi pemerintah untuk menuntaskan program prioritas dan menghasilkan dampak pembangunan yang lebih nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, dukungan tersebut bukan dilandasi agenda politik jangka pendek, melainkan pertimbangan efektivitas pemerintahan. “Program-program Pak Prabowo ini membutuhkan waktu untuk direalisasikan. Sepuluh tahun tentu akan jauh lebih maksimal,” tambahnya.
Belum Masuk Tahap Pembahasan Formal
Meski menyatakan sikap politik, Andi mengakui bahwa pembahasan mengenai Pemilihan Presiden 2029 masih tergolong dini. Ia menyebut Partai Demokrat secara tradisional baru akan membahas agenda pemilu secara serius sekitar dua tahun sebelum hari pemungutan suara.
Hingga saat ini, lanjut Andi, belum ada pembicaraan formal antara Partai Demokrat dan Presiden Prabowo terkait Pilpres 2029. Fokus utama partai masih diarahkan pada pengawalan jalannya pemerintahan agar tetap berada pada jalur perencanaan dan tujuan nasional.
Soal Pendamping Masih Terbuka
Terkait kemungkinan dukungan Demokrat terhadap pasangan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka pada 2029, Andi memilih tidak memberikan jawaban tegas. Ia menilai isu tersebut masih terlalu jauh untuk diputuskan saat ini.
Sinyal dukungan terhadap Prabowo untuk dua periode juga datang dari sejumlah partai lain, seperti PKB, PAN, Golkar, dan Partai Gerindra. Namun, mayoritas partai tersebut belum menyatakan secara eksplisit apakah dukungan itu akan diberikan dalam paket pasangan yang sama atau dengan komposisi baru. (Kmps/FKK)
