Jakarta, FKKNews.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025).
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
“Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik untuk perkara dengan tersangka HK [Hasto Kristiyanto],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (7/1/2025).
Ia mengungkap alasan mengapa baru menggeledah rumah Hasto sekarang padahal kasus sudah bergulir sejak lima tahun yang lalu. Kata Tessa, segala upaya paksa termasuk kegiatan penggeledahan tergantung pada kebutuhan tim penyidik.
“Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi, penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya,” terangnya.
Tessa yang juga seorang penyidik ini tidak bisa menilai apakah penggeledahan rumah Hasto saat ini terlambat atau tidak. Ia juga membantah kegiatan tersebut untuk menutupi isu dugaan korupsi mantan Presiden RI Joko Widodo sebagaimana tudingan PDIP.
“Masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Mari kita biarkan itu berada di ruang publik,” ucapnya.
“KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional,” lanjutnya.
Respons cepat PDIP
PDIP merespons cepat tindakan yang dilakukan oleh KPK tersebut.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli menduga penggeledahan rumah Hasto sebagai upaya untuk mengalihkan isu terkait rilis kumpulan jurnalis investigasi dunia (OCCRP) yang menempatkan mantan Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.
“Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi bagi kami adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024,” kata Guntur saat dihubungi, Selasa (7/1/2024).
Guntur mengaku mendapat informasi kalau Jokowi sangat terganggu dengan laporan OCCRP. Menurutnya, Jokowi melakukan segala upaya untuk mengalihkan isu tersebut.
“Kami mendapatkan informasi Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi,” ungkap Guntur.
“Apalagi pada saat bersamaan ada aktivis dan LSM yang mendatangi KPK yang meminta KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi. Maka, dilaksanakan lah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” tambahnya.
KPK mengumumkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pekan terakhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).
Selain itu, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.
Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi (Staf PDIP) untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Hasto sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1/2025) kemarin, namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Hasto ingin pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari mendatang.(CNN/FKK03)
