Kupang, FKKNews.com – Anggota komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Benny K. Harman ikut menanggapi kasus dugaan korupsi terkait dana pada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Belu.
Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan bahwa dana Dekranasda Kabupaten Belu yang tengah di lidik sebesar Rp. 1,5 miliar pada tahun anggaran 2022/2023.
Penyidik Kepolisian Resor Belu, juga sudah mengundang Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Belu Freni Sumantri Taolin.
Kapolda NTT Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A melalui Kabid Humas Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K membenarkan bahwa Polda NTT telah mengambil alih proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Dekranasda Kabupaten Belu.
Benny. K Harman ketika dimintai keterangannya terkait masalah tersebut, Ia mengatakan bahwa ketika ditemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap anggaran negara maka aparat penegak hukum wajib untuk menyelidiki dan menuntaskan kasus tersebut, sabtu (4/5/2024).
“Kalau memang ada penyimpangan terhadap penggunaan dana APBN maupun APBD maka aparat penegak hukum harus melakukan pengusutan dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan dan pelangggaran hukum terkait penggunaan keuangan negara,”ujarnya.
“Penegak bukum harus mengambil sikap yang tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk semua orang,”tambahnya.
Ia mendesak Penyidik Polda NTT yang sudah mengambil alih kasus tersebut agar profesional dan dengan adil melakukan penyidikan terhadap kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.
“Mengambil alih kasus hukum tersebut oleh Polda NTT dari Polres Belu tidak boleh menjadi penghambat, justru pengambilalihan itu untuk lebih memastikan proses hukum terhadap kasus hukum yang terjadi di Belu berjalan dengan cepat,”pungkasnya.(FKK03)
