Popular Posts

IMG 20261116 163329 82

Sengketa Tanah Warisan Memanas, Kuasa Hukum Tempuh PK, Minta PN Kalabahi Tunda Eksekusi dan Desak Polres Alor Usut Keabsahan Tanda Tangan Surat Wasiat

Kalabahi, FKKNews.com – Sengketa tanah warisan di Kampung Cina, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali berlanjut. Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi telah melakukan aanmaning atau teguran terkait rencana pelaksanaan eksekusi tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.

Kuasa hukum Felix Oswan, Rusydi Saleh Maga, S.H., dalam keterangan pers, Senin (16/11/2026), menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut berada di Jalan Cakalang Nomor 9, Kampung Cina, RT 02/RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor. Dalam proses aanmaning tersebut, pihaknya menyampaikan sejumlah keberatan dan meminta PN Kalabahi menunda pelaksanaan eksekusi dengan mempertimbangkan berbagai upaya hukum yang sedang ditempuh.

Upaya tersebut meliputi pengajuan peninjauan kembali (PK), permohonan penundaan eksekusi, serta proses hukum pidana yang saat ini masih berjalan di Polres Alor.

“Kami telah menyampaikan permohonan penundaan eksekusi dengan beberapa pertimbangan. Saat ini kami juga sedang melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan meminta pengadilan mempertimbangkan proses pidana yang masih berjalan di Polres Kabupaten Alor. Karena itu, kami berharap pelaksanaan eksekusi dapat ditunda sampai proses-proses tersebut memperoleh kejelasan,” ujar Rusydi.

Selain rencana eksekusi, pihak kuasa hukum Felix Oswan kembali mempersoalkan surat wasiat yang disebut menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah atas nama pihak lain.

Menurut Rusydi, substansi surat wasiat tersebut perlu diperiksa lebih lanjut karena pihaknya menilai dokumen itu hanya memberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola tanah, bukan mengalihkan hak kepemilikan kepada penerima wasiat.

Untuk memperkuat laporan yang sedang diproses di Polres Alor, pihaknya mengaku telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui kondisi almarhum ketika menjalani perawatan medis di Kalabahi hingga Rumah Sakit Siloam. Rusydi menjelaskan, saksi pertama yang pernah merawat almarhum mengaku tidak pernah melihat adanya proses pembuatan maupun penandatanganan surat wasiat tersebut selama mendampingi almarhum.

Sementara itu, saksi kedua disebut menerangkan bahwa ketika berada di Rumah Sakit Siloam, kondisi kesehatan almarhum sedang lemah dan tidak mampu menandatangani dokumen.

“Dari keterangan saksi pertama yang merawat almarhum, disampaikan bahwa selama merawat dan mengurus beliau, saksi tidak pernah melihat adanya pembuatan atau penandatanganan surat wasiat tersebut. Saksi kedua juga menerangkan bahwa ketika berada di Rumah Sakit Siloam, kondisi almarhum dalam keadaan lemah dan tidak mampu menandatangani dokumen. Hal-hal inilah yang menurut kami perlu diteliti lebih lanjut oleh penyidik,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, pihak kuasa hukum meminta penyidik mendalami kesesuaian tanda tangan dalam surat wasiat dengan kondisi kesehatan almarhum pada waktu yang tercantum dalam dokumen.

Rusydi juga mendesak Polres Alor segera memberikan kejelasan atas laporan yang menurutnya telah berjalan sekitar empat bulan.

Rusydi menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, ia berharap PN Kalabahi mempertimbangkan hak-hak kliennya sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait rencana eksekusi.

Ia juga menyebut masih terdapat upaya hukum lain yang sedang dipersiapkan untuk memperjuangkan kepentingan keluarga Felix Oswan.

Terkait kemungkinan penyelesaian melalui mediasi, Rusydi mengungkapkan bahwa kedua belah pihak sebelumnya telah menjalani proses mediasi di PN Kalabahi. Namun, proses tersebut belum menghasilkan kesepakatan sehingga masing-masing pihak tetap melanjutkan upaya hukum.

Pihak kuasa hukum berharap PN Kalabahi mempertimbangkan permohonan penundaan eksekusi, sementara Polres Alor diminta segera menuntaskan pemeriksaan terhadap surat wasiat yang dipersoalkan.

Hingga kini, keabsahan surat wasiat, penerbitan sertifikat tanah, serta pokok sengketa kepemilikan tanah warisan tersebut masih menjadi persoalan yang harus memperoleh kepastian melalui proses hukum.

Dengan demikian, pihak-pihak yang bersengketa diharapkan menghormati mekanisme peradilan hingga terdapat kejelasan hukum atas objek tanah dan bangunan di Kampung Cina tersebut. (*Fkk).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *