Kupang, FKKNews.com – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang nomor urut 4, Dr. Jefri Riwu Kore dan Dr. Lusia Adinda Lebu Raya (Jeriko-Adinda) siap tampil dalam debat publik terakhir yang akan digelar Sabtu (23/11/2024) sore ini.
Tema yang diangkat dalam debat ketiga ini yakni Pemerintahan Kota Kupang yang Berintegritas dan Berkeadilan Sosial serta Inklusif. Selanjutnya, ada lima subtema yang diangkat yakni penegakan hukum dan peraturan daerah, membangun sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membangun budaya birokrasi yang bersih dan bebas KKN, pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan kesetaraan bagi kaum difabel dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Calon Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menjelaskan tema debat ketiga ini sangat menarik karena berkaitan dengan pemerintahan yang berintegritas, bersih atau bebas KKN dan inklusif. Oleh karena itu, Jeriko-Adinda akan memaparkan strategi-strategi yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas KKN untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pengentasan kemiskinan.
“Sudah banyak program yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dalam debat ini saya hanya mereview kembali apa yang telah saya lakukan lima tahun lalu. Program-program prorakyat yang telah dilakukan terbukti membawa perubahan bagi Kota Kupang dan akan dilanjutkan oleh Jeriko-Adinda,” jelas Jeriko.
Lebih lanjut Jeriko mengatakan berbagai indikator menunjukkan bahwa apa yang telah dibuat dalam kurun waktu 2017-2022 sangat berhasil. Ini tergambar dalam indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Kupang yang sudah masuk kategori sangat tinggi pada tahun 2022 yakni 82,37.
“IPM merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM itu dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik,” jelas Jeriko.
Selain itu, angka kemiskinan juga terus menurun. Pada tahun 2022 tercatat sudah mencapai angka 8,61 persen. Rata-rata angka kemiskinan Kota Kupang bahkan di bawah rata-rata Provinsi NTT yang mencapai 19,48% tahun 2024. Walaupun penurunan tidak signifikan karena Kota Kupang selama 2 tahun dilanda dua bencana besar yakni Covid-19 dan Badai Seroja. “Penurunan angka kemiskinan di tengah bencana ini menunjukkan bahwa intervensi program jaring pengaman sosial yang dilakukan cukup berhasil di masyarakat,” kata mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Kemudian di bidang tata kelola birokrasi, Jeriko terbukti mendapatkan nilai yang tinggi berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB melalui penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai perbandingan, nilai SAKIP Kota Kupang mencapai 63,13 di masa kepemimpinan Jonas Salean. Kemudian, saat kepemimpinan Jeriko naik menjadi 66,44. Namun turun menjadi 65,07% pada saat Kota Kupang dipimpin George Hadjoh sebagai penjabat wali kota. Penilaian soal SAKIP ini dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB setiap tahun. Penilaian ini dilakukan untuk seluruh pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan mengukur kualitas pelayanan publik. Dari nilai SAKIP ini menunjukkan tata kelola pemerintahan era Jeriko lebih baik.
Selain itu, di era kepemimpinan Jeriko, Pemkot Kupang mendapat total 26 penghargaan. Rinciannya 7 piagam penghargaan kategori layanan administrasi pemerintahan, 4 piagam penghargaan kategori kerukunan umat beragama, 7 piagam penghargaan kategori pertumbuhan ekonomi dan 6 piagam penghargaan kategori layanan publik dan beberapa penghargaan lainnya.
Selanjutnya, ukuran kinerja lainnya adalah Kota Kupang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya selama 24 tahun Kota Kupang berdiri. Selama Kota Kupang berdiri baru pada tahun 2020, sukses meraih opini WTP. Jeriko yang tidak berlatar belakang birokrat sukses mencatat sejarah tersebut, bahkan meraih WTP tiga kali berturut-turut hingga menyelesaikan masa jabatannya. “Kami berkomitmen akan terus mempertahankan opini WTP dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas KKN,” kata Jeriko. (*FKK03)
