Kalabahi, FkkNews.com – Setelah berkunjung ke SMA Negeri 2 Kalabahi, 14 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya 12 anggota DPRD dari Komisi V dan dua anggota DPRD NTT dari komisi yang berbeda yakni Astria Gaidaka dan Bonefasius Gorang Mau melanjutkan kunjungan kerja (Kunker) ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen 3 Kalabahi, kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, Muhamad Supriadin Puarake, Wakil Ketua Komisi Winston Neil Rondo dan Agustinus Nahak beserta 9 Anggota DPRD Komisi V yang didampingi oleh salah satu Anggota DPRD Kabupaten Alor, Yohanis Atamai.
Kunjungan kerja ini diterima oleh Camat Alor Tengah Utara, Kepala Desa Alimebung, Pengawas, Kepala sekolah beserta para guru dan pegawai SMA Kristen 3 Kalabahi yang ditandai dengan pengalungan kain selendang dan tarian cakalele, Ketua Komisi V, Muhamad Supriadin Puarake dalam sapaannya menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Camat, Kepala Desa dan Kepala sekolah, para guru tenaga pendidik atas penerimaan yang baik terhadap dirinya bersama anggota DPRD lainnya.
Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi persoalan yang kemudian disampaikan oleh beberapa guru ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, setelah itu, hal itu kemudian dibahas secara bersama, terkait persoalan sudah 12 tahun SMA Kristen 3 belum memiliki lahan dan gedung atau bangunan sekolah sebagai kegiatan belajar mengajar, dan sementara SMA Kristen 3 Kalabahi masih menggunakan gedung SD GMIT mebung serta persoalan rekrutmen PPPK dari guru-guru yang berasal dari sekolah swasta dan sekolah negeri.
Pada kesempatan itu, Komisi V DPRD Provinsi NTT berharap kepada pemerintah kabupaten alor untuk mengupayakan lahan untuk didirikan bangunan sekolah SMA Kristen 3 Kalabahi, Camat, Kepala desa dan pengawas sekolah juga harus turut serta membantu, memfasilitasi untuk cari lahan agar didirikan lahan untuk kepentingan pendidikan generasi alor, nanti kami akan sampaikan ke pak Bupati.
“Terkait dengan perlengkapan pembelajaran berupa leptop, jadi nanti di perubahan kami akan memberikan 10 komputer untuk SMA Kristen 3 Kalabahi,” ujar Ketua Komisi Muhamad Supriadin Puarake, Senin, (14/04/2025).
Dikatakan Muhamad Supriadin Puarake, terkait dengan masalah tanah, nanti kami akan koordinasi dengan pak bupati alor, jika pemerintah daerah memiliki lahan harusnya dihibahkan ke SMA Kristen 3 Kalabahi, kami dari provinsi akan membantu, mungkin tidak tahun ini tapi tahun depan kami akan mengusulkan ruang kelas baru untuk SMA Kristen 3 Kalabahi, dengan catatan tadi untuk lahan atau tanah harus ada dan jelas untuk SMA Kristen 3.
“Guru swasta dan guru negeri harus disetarakan dengan PPPK, ini sebenarnya ada pembatasan kalau ada guru-guru yang mengajar lebih dari dua tahun dia sudah masuk dalam data dapodik itu nanti bisa diangkat menjadi tenaga PPPK, nanti ada tes kedua di bulan april, setelah itu sudah tidak ada lagi, tetapi ada juga skema yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait guru paruh waktu,” lanjutnya.
Lanjut, dijelaskan Muhamad Supriadin Puarake, Bahwa guru-guru yang data dapodik nya ada, data base nya ada, aturannya akan diakomodir di guru paruh waktu, kemudian untuk proses peningkatan PPPK untuk gelombang pertama, kedua sudah diangkat menjadi tanaga PPPK baru kemudian tenaga yang paruh waktu itu di angkat semuanya untuk menjadi tenaga PPPK, itu informasi yang saya dapatkan dari kepala BKD provinsi NTT,
“Kalau seandainya guru-guru swasta yang belum masuk di dalam data base, proses awalnya setelah dua tahun mengajar, itu berarti proses awal waktu registrasi dalam sistem data basenya itu mungkin ada kesalahan, sehingga tidak bisa diakomodir dalam data base, nanti saya bicarakan mekanismenya seperti apa dengan kepala BKD provinsi bagaimana ketika masa kerjanya sudah diatas dari dua tahun,” pungkasnya.
Lebih lanjut, diungkapakan, itu seharusnya secara aturan bisa diangkat menjadi tenaga PPPK, tujuannya untuk pendidikan, jadi sebenarnya tidak ada lagi pemisahan yang dijelaskan oleh wakil ketua komisi pak Winston bahwa ketika kami berkonsultasi dengan dirjen pendidikan dasar paud menengah bahwa tidak ada pembedaan, guru swasta dan negeri semuanya sama.
“Nanti tinggal disesuaikan, data nya diberikan kepada kami, untuk guru-guru yang masa kerjanya sudah diatas dua tahun nanti dititipkan kepada pak boli gorang mau atau ibu Astria Gaidaka untuk diberikan kepada saya, nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala BKD provinsi, ini khusus untuk guru SMA saja, yang pasti guru-guru SMA data base nya sudah masuk di BKN, guru-guru yang ada di swasta jangan pindah-pindah ke negeri untuk ikut tes, nanti kasi data kita akan coba registrasi ulang lewat BKD provinsi,” tutupnya.
Sementara, Camat Alor Tengah Utara Bersama Kepala Sekolah SMA Kristen 3 Kalabahi menyampaikan rasa hormat, bangga dan terimakasih kepada ke-14 anggota DPRD provinsi NTT khususnya Komisi V yang telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Alor khususnya di Wilayah kecamatan Alor Tengah Utara, SMA Kristen 3 Kalabahi, menurutnya sepanjang kecamatan ini dibentuk, baru pertama kali dalam sejarah 14 anggota DPRD provinsi melakukan kunjungan kerja yang sangat luar biasa. (FKK/Eka Blegur).
