1
1
1
2
3
Kupang, FKKNews.com – Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris Lali Wolo, mengingatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun dilakukan secara realistis dan berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar angka dalam dokumen APBD.
Menurut Patris, APBD tidak boleh dipahami hanya sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai alat keadilan sosial yang menentukan kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan perlindungan sosial.
“Pembangunan sesungguhnya bukan sekadar angka di dokumen APBD, tetapi harus menjamin kesejahteraan rakyat dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Patris.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT itu menilai, Pemprov NTT perlu berhati-hati dalam menyusun belanja daerah apabila target PAD yang ditetapkan tidak sepenuhnya didukung oleh kapasitas riil perekonomian daerah.
“Kalau belanja disusun tinggi berdasarkan target PAD, tetapi realisasinya tidak tercapai, maka risiko defisit fiskal akan muncul. Ini bukan soal pesimis, tetapi soal kehati-hatian fiskal dan tanggung jawab pemerintahan,” ujarnya.
Patris menekankan bahwa kehati-hatian dalam perencanaan anggaran justru menjadi fondasi penting bagi stabilitas pembangunan daerah. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada optimisme berlebihan yang berpotensi membebani APBD di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris mendorong agar Pemprov NTT memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta tidak mengorbankan pelayanan publik akibat tekanan fiskal di kemudian hari.
“Anggaran harus disusun dengan akal sehat dan keberpihakan. Besar di atas kertas belum tentu adil di lapangan,” tambahnya. (*/FKK)