Bupati dan Wabup Sabu Raijua Temui Banggar DPR RI, Perjuangkan Dana Transfer Daerah dan Bandara Bangngu Lomi

Jakarta, FKKNews.com – Usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bupati Sabu Raijua Krisman B. Riwu Kore bersama Wakil Bupati Thobias Uly melanjutkan agenda strategis dengan melakukan audiensi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2).

Audiensi tersebut membahas sejumlah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan daerah, di antaranya Dana Transfer Daerah serta kelanjutan pembangunan Bandar Udara Bangngu Lomi yang dinilai strategis bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Krisman menegaskan pentingnya dukungan fiskal pusat bagi daerah kepulauan seperti Sabu Raijua yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, khususnya bandara, menjadi kunci membuka isolasi wilayah sekaligus mendorong sektor pariwisata, logistik dan pelayanan publik.

Audiensi ini turut mendapat perhatian dan dukungan dari Julie Sutrisno Laiskodat, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTT II, yang berkenan hadir dan menerima langsung jajaran Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Kehadiran Julie Laiskodat dinilai memperkuat komunikasi antara daerah dan legislatif pusat dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan NTT, khususnya wilayah kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang diberikan Banggar DPR RI, seraya berharap hasil audiensi ini dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan anggaran nasional yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan adil dan merata, termasuk bagi wilayah terluar seperti Sabu Raijua,” ujar Bupati Krisman di sela pertemuan.

Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk terus aktif memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, tidak hanya melalui forum formal, tetapi juga lewat komunikasi langsung dengan para pengambil kebijakan. (*/FKK)