Kupang, FKKNews.com – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) BPBD Provinsi NTT di Lasiana, Senin (2/2/2026), untuk melihat secara langsung peran strategis PUSDALOPS dalam mitigasi dan penanganan bencana hidrometeorologi basah maupun kering di NTT.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, bersama jajaran teknis PUSDALOPS.
Dalam peninjauan tersebut, Winston menegaskan bahwa PUSDALOPS harus diperkuat sebagai pusat kendali utama penanggulangan bencana di tingkat provinsi. Menurutnya, tantangan kebencanaan di NTT yang semakin kompleks menuntut sistem mitigasi yang berbasis risiko, bukan sekadar respons darurat.
“Penanggulangan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif. Kita perlu membangun sistem mitigasi yang berbasis risiko, terintegrasi.dan ditopang oleh kebijakan anggaran yang tepat,” tegas Winston di sela-sela kunjungan.
Ketua DPD GAMKI NTT ini juga menekankan bahwa mitigasi bencana harus menjadi prioritas pembangunan daerah, mengingat NTT merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga potensi gempa dan tsunami. Karena itu, PUSDALOPS perlu diperkuat baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan teknologi.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan dialog dengan BPBD, Komisi V DPRD Provinsi NTT menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
1. Penguatan kelembagaan PUSDALOPS
Sebagai pusat kendali utama penanggulangan bencana di tingkat provinsi.
2. Standarisasi dan integrasi PUSDALOPS
Kabupaten/kota ke dalam satu sistem komando provinsi agar respons kebencanaan lebih cepat dan terkoordinasi.
3. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM kebencanaan, termasuk kebutuhan tambahan tenaga P3K serta penguatan kapasitas teknis.
4. Penguatan sarana dan teknologi informasi, seperti alat komunikasi digital dan analog, sistem pemantauan, serta pemanfaatan drone untuk kebutuhan mitigasi dan respons bencana.
5. Penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BMKG, Basarnas, dan instansi terkait, serta dukungan keberadaan Balai Wilayah Sungai untuk pengerukan sedimen dan pembangunan jembatan sebagai langkah antisipasi bencana.
6. Penetapan PUSDALOPS Lasiana sebagai pusat komando utama penanggulangan bencana di NTT, sehingga seluruh operasi BPBD ke depan terpusat dan terintegrasi.
7. Komitmen Anggaran Penyesuaian kebijakan anggaran berbasis risiko bencana, bukan semata-mata berbasis rutinitas tahunan.
Komisi V DPRD NTT juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD di sektor kebencanaan benar-benar bermuara pada perlindungan keselamatan rakyat.
Winston menegaskan, DPRD akan terus mendorong Pemerintah Daerah memperkuat PUSDALOPS sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman bencana di Nusa Tenggara Timur.
“Keselamatan rakyat harus menjadi orientasi utama. Karena itu, PUSDALOPS harus kita siapkan dengan serius, profesional, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (FKK)
