Komisi V DPRD NTT Desak BNPB Tetapkan Kekeringan NTT Jadi Prioritas Nasional: “Ini Krisis Kemanusiaan”

Jakarta, FKKNews.com – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melancarkan langkah strategis ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta guna memperjuangkan penanganan serius terhadap krisis kekeringan dan ancaman multi-bencana yang kini melanda wilayah NTT.

Pertemuan yang berlangsung di Graha BNPB, Selasa (12/5/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Neil Rondo bersama anggota Komisi V Agustinus Nahak dan Agus Bria Seran.

Rombongan diterima Direktur BNPB Nelwan Harahap, didampingi jajaran BNPB, serta turut dihadiri Sekretaris BPBD NTT Yohanis Taka Dosi dan analis keuangan BPBD NTT Ketut Sadnyana Yasa.

Dalam audiensi tersebut, Komisi V DPRD NTT menegaskan bahwa kondisi NTT saat ini tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan kekeringan biasa, tetapi sudah masuk kategori krisis kemanusiaan yang membutuhkan afirmasi khusus dari pemerintah pusat.

“Kami datang membawa kegelisahan masyarakat kepulauan. NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat,” tegas Winston Rondo.

Kekeringan Ancam Kehidupan Warga

Komisi V DPRD NTT memaparkan bahwa dampak kekeringan di berbagai wilayah kini semakin berat. Mulai dari krisis air bersih, gagal panen, kematian ternak, hingga meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga miskin.

Di sejumlah daerah, masyarakat bahkan harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih.

Karena itu, DPRD NTT meminta BNPB dan Pemerintah Pusat segera memberikan dukungan konkret berupa:

– mobil tangki air,
– pembangunan sumur bor,
– tandon air desa,
– hingga penguatan sistem peringatan dini kekeringan.

Menurut Komisi V, langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak terus berada dalam posisi darurat berkepanjangan tanpa dukungan sistem mitigasi yang memadai.

BNPB Minta NTT Segera Tetapkan Status Darurat

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah di NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh.

Menurutnya, penetapan status darurat menjadi pintu utama agar dukungan anggaran, logistik, dan intervensi pemerintah pusat dapat segera digerakkan.

“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan.

Selain isu kekeringan, BNPB juga menyoroti lambannya proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki akibat persoalan lahan di daerah.

Jika hambatan tersebut terus berlarut, BNPB bahkan mempertimbangkan pola relokasi mandiri guna mempercepat kepastian hidup masyarakat terdampak.

Negara Tidak Boleh Pilih Kasih

Menutup pertemuan, Komisi V DPRD NTT menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah pusat agar wilayah kepulauan seperti NTT tidak diperlakukan setengah hati dalam kebijakan penanggulangan bencana nasional.

“Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” pungkas Winston Rondo.