Deni Padabang Kritik Keras Penambahan Anggaran Untuk Proyek Mangkrak RSB Mola 2,8 Miliar dan Wifi 900 Juta di APBD Perubahan 2026 Tanpa Bahas DPRD, Singgung WTP, Minta Bupati Hadir dan Desak Audit 

Kalabahi, FKKNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor menggelar Rapat Paripurna III dengan agenda Penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Jawaban Bupati Alor terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor.

Rapat ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Paulus Brikmar di dampingi Wakil I Jermias Karbeka, Wakil II Usman Saryono Plaikari dan Anggota DPRD Alor, hadir pula Wakil Bupati Alor Rokcy Winaryo, S.H, M.H, Setda Alor Melkisedek Bely, S.Sos, M.Si. Serta Para Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati dan Pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Alor

Disela-sela rapat tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai NasDem, Deni Padabang, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Alor yang memasukkan dua program baru dalam penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026. Yakni lanjutan pembangunan ruang rawat inap Rumah Sakit Bergerak (RSB) Mola senilai Rp2,8 miliar dan pengadaan jaringan wifi senilai Rp900 juta.

Kritik itu disampaikan Deni dalam Sidang Paripurna DPRD Alor terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta jawaban Bupati Alor terhadap laporan Badan Anggaran, Senin (06/07/2026).

Bukan Prioritas Saat Bahas APBD Murni

Deni yang juga Ketua DPD Partai NasDem Alor itu mempertanyakan mengapa kedua program tersebut tiba-tiba muncul. Padahal, menurutnya, saat pembahasan APBD Murni 2026 bersama DPRD, keduanya tidak pernah dibahas sebagai prioritas.

“Kalau memang uang tidak ada saat pembahasan APBD, lalu dari mana anggaran Rp2 miliar lebih untuk lanjutan RSB Mola dan Rp900 juta untuk pengadaan wifi itu berasal? Apakah ada transfer dana baru atau hanya hasil pergeseran anggaran?” tanya Deni.

Wakil Ketua Komisi III dan DPRD Alor dua periode itu menyoroti masih banyak kebutuhan mendasar warga yang tertunda dengan alasan keterbatasan anggaran. Seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sekolah, hingga rumah jabatan guru dan tenaga kesehatan.

Wifi Rp900 Juta: Mendesakkah?

Selain sumber anggaran, Deni juga mempersoalkan urgensi pengadaan wifi hampir Rp1 miliar. Ia menilai program itu belum menjadi kebutuhan paling mendesak dibanding infrastruktur dasar.

“Apakah pengadaan wifi itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak? Apakah pelayanan internet di Alor sudah sedemikian buruk sehingga harus menjadi prioritas dibanding infrastruktur dasar masyarakat?” katanya.

Deni juga menyesalkan mekanisme komunikasi eksekutif ke legislatif. Ia mengaku komisi-komisi di DPRD tidak pernah menerima penjelasan langsung terkait masuknya program tersebut, meski pemerintah mengklaim sudah bersurat.

Desak Audit Proyek RSB Mola Sebelum Dilanjut

Sikap paling keras Deni diarahkan pada rencana melanjutkan pembangunan ruang rawat inap RSB Mola yang sebelumnya mangkrak.

Ia mendesak pemerintah melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui penyebab proyek terhenti dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab, sebelum kembali menggelontorkan uang rakyat.

“Jangan setiap proyek gagal lalu langsung dianggarkan lagi untuk dilanjutkan tanpa ada evaluasi. Harus ada laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Semua pihak yang terlibat sejak tahap awal perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Menurut Deni, pola melanjutkan proyek mangkrak tanpa evaluasi menciptakan preseden buruk. Ia mencontohkan kasus Pasar Lipa yang hingga kini masih menyisakan persoalan pembayaran meski anggarannya sudah dari APBD.

“Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, maka kegagalan proyek akan terus berulang dan akhirnya hanya membebani APBD,” ujarnya.

WTP Bukan Satu-Satunya Tolok Ukur

Dalam kesempatan yang sama, Deni juga menyinggung raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang kembali diperoleh Pemkab Alor.

Ia mengakui WTP adalah indikator tertib administrasi. Namun tidak boleh jadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Faktanya sekarang daerah tidak lagi memperoleh dana insentif fiskal hanya karena WTP. Berarti ada indikator lain yang harus diperhatikan seperti penurunan kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” tegasnya.

Minta Bupati Hadir di Sidang DPRD

Di akhir penyampaian, Deni menekankan pentingnya kehadiran Bupati Alor dalam setiap sidang dan pertemuan bersama DPRD.

Baginya, kehadiran kepala daerah adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD sekaligus evaluasi visi, misi, dan kinerja pemerintahan.

Ia berharap komunikasi eksekutif-legislatif diperkuat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Alor. (FKK/Eka Blegur).