11
Ket Foto: Ketua Cabang GMKI Kalabahi Periode 2022-2024 saat diwawancarai pada kegiatan Konsultasi Studi Wilayah di Kabupaten Rote Ndao.
Kalabahi, FKKNews.com – Salah satu masyarakat Pulau Pantar yang juga Aktivis GMKI dan tokoh pemuda, David J. Blegur, S.Pd, mengemukakan bahwa perjuangan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Pantar tidak boleh berhenti pada pemekaran wilayah administratif semata. Menurutnya, cita-cita menghadirkan DOB yang maju harus ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui kehadiran sebuah perguruan tinggi di Pulau Pantar.
“Bila kita ingin Pantar menjadi daerah yang mandiri dan mampu bersaing, maka kampus harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan. DOB tanpa SDM yang berkualitas hanya akan melahirkan birokrasi baru, bukan kemajuan baru,” tegas David.
Mantan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kalabahi periode 2022-2024 David menjelaskan bahwa Pulau Pantar merupakan salah satu kawasan kepulauan terbesar di Kabupaten Alor yang terdiri atas lima kecamatan, yakni Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah, dan Pantar Timur. Dengan jumlah penduduk puluhan ribu jiwa yang tersebar di berbagai desa, Pantar memiliki potensi besar pada sektor perikanan, kelautan, pertanian lahan kering, peternakan, pariwisata, hingga energi panas bumi.
Ironisnya, lanjut Mantan Ketua Bidang Organisasi Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar, David, di tengah potensi yang begitu besar, hingga kini Pulau Pantar belum memiliki satu pun perguruan tinggi.
“Akibatnya, setiap tahun para lulusan SMA, SMK, dan MA harus meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan pendidikan ke Kalabahi, Kupang, Makassar, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan berbagai kota lainnya,” lanjutnya.
Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Alor, David mengatakan bahwa sekolah menengah atas telah tersebar di berbagai wilayah Pulau Pantar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat lulusan yang membutuhkan akses pendidikan tinggi. Namun, kesempatan itu masih bergantung pada daerah lain karena belum tersedianya kampus di Pantar.
Alumni Universitas Tribuana Kalabahi, David menilai persoalan utama bukan hanya persoalan geografis, melainkan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Banyak keluarga nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Pantar harus berpikir berkali-kali untuk menyekolahkan anak ke luar daerah. Biaya kapal, tiket, tempat tinggal, makan, hingga kebutuhan kuliah menjadi beban yang sangat berat,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan tidak sedikit lulusan SMA yang akhirnya mengubur impian melanjutkan pendidikan tinggi. Sebagian memilih bekerja serabutan, menjadi nelayan, merantau sebagai buruh, atau menganggur karena keterbatasan biaya.
Padahal, setiap anak yang gagal mengakses pendidikan tinggi sesungguhnya merupakan kehilangan besar bagi masa depan Pantar.
Lebih jauh, David menjelaskan bahwa pembangunan perguruan tinggi bukan hanya menghasilkan sarjana, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Ia memberikan ilustrasi bahwa apabila diasumsikan sekitar 300 mahasiswa asal Pantar sedang menempuh pendidikan di luar daerah dan rata-rata mengeluarkan sekitar Rp3,5 juta per bulan untuk biaya hidup, kos, transportasi, serta kebutuhan akademik, maka dana yang mengalir keluar dari Pulau Pantar mencapai sekitar Rp1,05 miliar setiap bulan, atau sekitar Rp12,6 miliar dalam satu tahun.
Bahkan, apabila jumlah mahasiswa mencapai 500 orang, nilai perputaran uang yang keluar dari Pantar diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp21 miliar setiap tahun.
Menurut David, angka tersebut merupakan ilustrasi ekonomi yang menunjukkan besarnya potensi dana masyarakat yang saat ini beredar di luar Pantar.
“Bayangkan jika sebagian besar uang itu tetap berputar di Pantar. Rumah kos akan tumbuh, warung makan berkembang, usaha fotokopi, percetakan, toko alat tulis, transportasi lokal, layanan internet, hingga UMKM akan memperoleh manfaat langsung. Kampus bukan hanya pusat pendidikan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Selain itu, keberadaan perguruan tinggi juga akan membuka lapangan kerja bagi dosen, tenaga administrasi, laboran, pustakawan, tenaga keamanan, teknisi, hingga berbagai profesi pendukung lainnya.
David juga mengaitkan gagasan tersebut dengan perjuangan pembentukan DOB Pantar.
Menurutnya, apabila Pantar suatu saat resmi menjadi daerah otonom baru, maka kebutuhan aparatur pemerintahan akan meningkat secara signifikan. Daerah akan membutuhkan guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, tenaga hukum, perencana pembangunan, akuntan, hingga aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi tinggi.
“Semua itu tidak mungkin dipenuhi secara berkelanjutan apabila kita tidak mulai menyiapkan SDM dari sekarang. Kampus adalah investasi jangka panjang bagi birokrasi modern, pelayanan publik yang profesional, dan pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan,” katanya.
Secara geografis, Pulau Pantar juga memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan timur Nusa Tenggara Timur. Letaknya berada di antara Pulau Alor, Lembata, Adonara, Solor, dan Flores Timur serta berada pada jalur pelayaran antarpulau.
Posisi strategis tersebut dinilai membuka peluang agar kampus di Pantar tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga menjadi pusat pendidikan bagi kawasan kepulauan di sekitarnya.
David mengusulkan agar perguruan tinggi yang dibangun nantinya mengembangkan program studi yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan, seperti Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Pendidikan, Keperawatan, Kebidanan, Pertanian Lahan Kering, Energi Terbarukan, Manajemen Pemerintahan Daerah, dan bidang-bidang lain yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, atau kantor pemerintahan, tetapi terutama oleh kualitas manusia yang mengelola seluruh infrastruktur tersebut.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan pembangunan kampus sebagai gerakan bersama yang sejalan dengan perjuangan pembentukan DOB Pantar.
“Kampus bukan sekadar bangunan. Kampus adalah simbol harapan, pusat inovasi, laboratorium pembangunan, dan tempat lahirnya pemimpin masa depan. Membangun kampus hari ini berarti membangun Pantar untuk 50 hingga 100 tahun ke depan,” ujarnya.
David berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, DPRD, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, diaspora Pantar, dunia usaha, serta seluruh masyarakat dapat menyatukan visi untuk menghadirkan perguruan tinggi di Pulau Pantar.
“Saatnya perjuangan DOB Pantar tidak hanya berbicara tentang batas wilayah dan pemerintahan baru, tetapi juga tentang bagaimana kita menyiapkan manusia-manusia terbaik yang akan mengelola daerah ini di masa depan. Sebab, tanpa SDM yang unggul, cita-cita menjadikan Pantar sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing akan sulit diwujudkan,” pungkasnya. (FKK/Eka Blegur).
