11
Jakarta, FKKNews.com – Demi membuka akses yang lebih baik, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Alor, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Ernes Mokoni, bersama empat anggota DPRD Kabupaten Alor, yakni Yupiter Moulobang, Nabois Tallo, Yahuda Lanlu, dan Salmanser Salmay, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya serius DPRD Kabupaten Alor untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur jalan yang layak, aman, dan memadai bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang hingga kini masih menghadapi persoalan kerusakan jalan, keterbatasan akses transportasi, serta tantangan geografis sebagai daerah kepulauan.
Kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Alor disambut baik oleh tim Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam suasana konsultasi dan koordinasi yang konstruktif, rombongan menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Alor, baik pada ruas jalan provinsi maupun ruas jalan kabupaten yang kondisinya masih memerlukan perhatian serius, termasuk sejumlah ruas yang mengalami kerusakan berat.
Bagi DPRD Kabupaten Alor, persoalan jalan bukan sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan menyangkut kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat di berbagai pelosok wilayah.
Ernes Mokoni: Keterbatasan APBD Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Ernes Mokoni, menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Alor.
Menurut Ernes, kebutuhan pembangunan jalan di Kabupaten Alor cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum memungkinkan seluruh kebutuhan tersebut ditangani secara bersamaan.
“Kami datang ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat dalam penanganan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Alor. Keterbatasan fiskal daerah membuat kami tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan jalan hanya melalui APBD. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” tegas Ernes Mokoni.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Alor memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan dengan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Selain menghadapi kondisi wilayah yang tersebar, Kabupaten Alor juga berbatasan laut secara langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor-Leste, sehingga pembangunan infrastruktur jalan memiliki arti strategis bagi konektivitas, pelayanan publik, dan penguatan kawasan perbatasan.
“Daerah kami adalah kabupaten kepulauan yang berbatasan laut langsung dengan Timor-Leste. Masyarakat kami membutuhkan akses jalan yang layak. Namun, dengan kemampuan APBD yang terbatas, kami membutuhkan intervensi pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur jalan di Alor dapat berjalan lebih optimal dan merata,” ujarnya.
Ernes berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Alor, sehingga masyarakat di wilayah perkotaan, pedesaan, kepulauan, hingga kawasan perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata.
Anggota DPRD Sampaikan Aspirasi Ruas Jalan Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Ernes Mokoni memberikan ruang kepada setiap anggota DPRD yang hadir untuk menyampaikan secara langsung kondisi infrastruktur jalan serta kebutuhan penanganan pada wilayah yang menjadi perhatian masing-masing.
Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat usulan daerah, dengan harapan agar kondisi nyata di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat.
Salmanser Salmay memaparkan sejumlah ruas jalan kabupaten yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan lokasi prioritas atau lokpri serta pendekatan tematik pembangunan wilayah agar penanganan infrastruktur dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Yahuda Lanlu menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kecamatan Pureman. Menurutnya, pembangunan jalan di wilayah tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Bagi masyarakat di wilayah seperti Pureman, akses jalan yang memadai menjadi salah satu kebutuhan mendasar untuk memperpendek hambatan perjalanan dan membuka hubungan yang lebih baik dengan pusat-pusat pelayanan serta kegiatan ekonomi.
Di sisi lain, Nabois Tallo menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur jalan di Pulau Pantar. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sekitar 60 persen ruas jalan yang menjadi perhatiannya masih mengalami kerusakan berat.
Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan penanganan yang serius, terencana, dan berkelanjutan agar kerusakan jalan tidak terus menghambat mobilitas masyarakat serta perkembangan ekonomi di wilayah Pulau Pantar.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan prioritas, sehingga peningkatan kualitas infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanaan.
Adapun Yupiter Moulobang menyampaikan sejumlah kebutuhan penanganan jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang dinilai belum dibangun dan ditingkatkan secara optimal.
Ia menekankan bahwa peningkatan infrastruktur jalan perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat keterhubungan antarkawasan, mempermudah akses masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Selain menyampaikan aspirasi berdasarkan wilayah masing-masing, rombongan DPRD Kabupaten Alor juga menyoroti kebutuhan penanganan ruas jalan pada jalur lingkar selatan Pulau Alor, mulai dari wilayah Abad hingga Kecamatan Pureman.
Penanganan jalur tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses bagi masyarakat, serta mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang. Dengan infrastruktur jalan yang lebih baik, diharapkan potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang dan hubungan antarkawasan menjadi semakin kuat.
Serahkan Proposal, DPRD Alor Harapkan Dukungan Anggaran Tahun 2027
Sebagai tindak lanjut dari konsultasi dan koordinasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Ernes Mokoni, menyerahkan proposal usulan penanganan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Alor yang belum terakomodasi dalam program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan proposal tersebut menjadi langkah konkret DPRD Kabupaten Alor dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat, sekaligus memperjuangkan agar ruas-ruas jalan yang dinilai strategis dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan program berikutnya.
Melalui usulan tersebut, rombongan DPRD Kabupaten Alor berharap agar ruas-ruas jalan yang diajukan dapat dipertimbangkan dan diakomodasi dalam perencanaan serta penganggaran pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan ketentuan, kesiapan usulan, dan skala prioritas yang berlaku.
Ernes menegaskan bahwa perjuangan pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan sinergi, komunikasi, dan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif.
Menurutnya, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan bagi terhambatnya pemerataan pembangunan, terutama ketika infrastruktur jalan memiliki peran langsung dalam mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap konsultasi tersebut tidak berhenti sebagai pertemuan formal semata, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan koordinasi dan tindak lanjut terhadap berbagai usulan pembangunan jalan yang telah disampaikan.
Apresiasi Dukungan Rp25 Miliar untuk Ruas Bukapiting–Apui
Di tengah perjuangan mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan prioritas, Ernes Mokoni juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, atas dukungan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk kelanjutan penanganan ruas jalan Bukapiting–Apui melalui skema Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Dukungan tersebut menjadi kabar positif bagi upaya peningkatan konektivitas jalan di Kabupaten Alor. Kelanjutan penanganan ruas Bukapiting–Apui diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas akses transportasi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan tim Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pertemuan tersebut, pekerjaan lanjutan ruas jalan Bukapiting–Apui direncanakan mulai dikerjakan pada akhir Oktober atau awal November 2026.
Ernes menyambut baik dukungan tersebut dan menilai bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur jalan di Kabupaten Alor merupakan langkah penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengharapkan peningkatan kualitas akses transportasi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, atas perhatian dan dukungan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk kelanjutan penanganan ruas jalan Bukapiting–Apui melalui skema IJD. Ini merupakan langkah positif bagi peningkatan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Alor,” ungkap Ernes.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan di Kabupaten Alor dapat terus ditingkatkan, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan pada ruas Bukapiting–Apui, tetapi juga menjangkau ruas-ruas jalan strategis lainnya yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius.
Bagi Ernes, dukungan terhadap Bukapiting–Apui merupakan langkah yang patut diapresiasi sekaligus menjadi dorongan untuk terus memperjuangkan kebutuhan infrastruktur di wilayah lain yang belum mendapatkan penanganan memadai.
Perjuangan Infrastruktur untuk Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat
Konsultasi dan koordinasi DPRD Kabupaten Alor dengan Direktorat Jenderal Bina Marga tersebut mencerminkan komitmen lembaga legislatif daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan geografis wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang memerlukan perhatian bersama. Jalan yang layak bukan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, melainkan juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, mengembangkan usaha, memasarkan hasil produksi, serta meningkatkan kualitas kehidupan.
Melalui penyampaian aspirasi, penyerahan proposal, dan penguatan koordinasi lintas pemerintahan, DPRD Kabupaten Alor berharap semakin banyak ruas jalan prioritas yang memperoleh dukungan penanganan pada tahun-tahun mendatang.
Ernes Mokoni bersama anggota DPRD Kabupaten Alor yang hadir menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan infrastruktur daerah dapat diperjuangkan secara berkelanjutan.
Harapannya, dukungan yang telah diberikan untuk ruas Bukapiting–Apui dapat menjadi bagian dari langkah yang lebih luas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Alor.
Sebab, bagi masyarakat Alor, jalan yang baik bukan sekadar bentangan aspal yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan. Jalan adalah akses menuju pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik.
Dengan semangat kolaborasi dan perjuangan yang berkelanjutan, DPRD Kabupaten Alor berharap pembangunan infrastruktur jalan semakin merata, konektivitas wilayah semakin kuat, dan masyarakat di seluruh pelosok Alor dapat menikmati akses transportasi yang lebih layak, aman, dan mendukung kesejahteraan bersama. (FKK/Eka Blegur).
