Kupang, FKKNews.Com-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengakui telah berhasil dalam pencapaian penyelamatan dan potensi peningkatan uang Negara maupun daerah senilai 35,89 Triliun rupiah (Rp).
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius seusai upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPKP ke-40 di halaman depan BPKP pada Selasa, (30/5/2023).
“mengenai hasil yang dicapai oleh BPKP di tahun 2022 BPKP kontribusi BPKP pada keuangan negara mencapai angka yang cukup besar yaitu 117, 83 Triliun. Dan khusus untuk tahun 2023 triwulan pertama, total penghematan, penyelamatan dan potensi peningkatan keuangan negara dan daerah senila 35,89 Triliun,” ujarnya.
Upacara yang dilaksanakan dalam peringatan HUT BPKP yang bertajuk “Pengawasan adaptif untuk pertumbuhan berkelanjutan”.Diakui BPKP sendiri hingga saat ini telah mencapai usia dewasa dan terus menjaga hubungan bersama stakeholder.
“Untuk saat ini BPKP bisa dikatakan sudah berumur dewasa. Untuk itu saat ini, terus menjaga hubungan pada stakeholder yang ada di seluruh indonesia. Pertama kami BPKP perwakilan NTT akan tetap menjaga hubungan dengan seluruh stakeholder yang ada di provinsi NTT,” ujarnya.
Lanjut Kepala perwakilan NTT ini menyebutkan ada tiga arahan dari Kepala BPKP, yakni bangun budaya organisasi yang mendorong peningkatan etos kerja. Kedua, pastikan penjaminan mutu optimal dijalankan artinya sebelum laporan itu keluar harus ada penjaminan mutu berjenjang baik juga pengendali teknis hingga kepala perwakilan BPKP. Ketiga, inovasi harus terus dikembangkan semangat dan terus berinovasi.
“Terus terang BPKP banyak gelombang yang dihadapi oleh BPKP, dulu pernah BPKP naik tutun tetapi sampai saat ini dengan kepercayaan yang luar biasa itu yang harus dijaga dan inovasi terus harus dikembangkan. Dan di tahun ini, kita untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi/BPK dari Menpan RB itu yang kita harapkan untuk BPKP secara keseluruhan terutama BPKP perwakilan NTT,” tambahnya.
Lebih lanjut ia membeberkan bahwa, yang menjadi harapan adalah, BPKP akan terus menjadi suar (penerang/pelita) pengawalan akuntabilitas di Indonesia. Dan juga BPKP menjadi organisasi di para pemangku kepentingan dalam mengarungi badai dan gelombang yang dihadapi.
“Artinya kita akan terus mendampingi teman-teman stakeholder, siapapun dia bahkan kita membuka diri untuk teman-teman perwakilan pemerintah daerah maupun provinsi dan mudah-mudahan tahun ini seluruh provinsi di NTT bisa mendapatkan opini WTP secara keseluruhan dan BPKP harus terus menjadi harapan bagi instansi sebagai pemberi solusi atas permasalahan-permasalahan akuntabilitas yang mereka hadapi ditengah semua tantangan yang dihadapi,” pungkasnya.(FKK01).
