Kupang,FKKNews.com-Penjabat Walikota Kupang, George M. Hadjoh, SH dan Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos menghadiri langsung pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) tingkat Kecamatan Kota Raja yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kota Raja, Senin (13/2/2022).
Hadir juga sejumlah pejabat lintas sektoral di Kecamatan Kota Raja, diantaranya Kapolsek Oebobo, Camat Kota Raja dan Lurah se-Kecamatan Kota Raja, para Ketua LPM dan perwakilan masyarakat yang diutus untuk membahas program yang akan dianggarkan dalam RAPBD Kota Kupang Tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Kota Raja, Yanto Dhager Jalil, SH dalam sambutannya berharap agar skala prioritas yang akan diplenokan, dibahas dan dapat diperjuangkan hingga Musrenbang di tingkat kota.
“Harapan kami agar delegasi dari setiap kelurahan yang hadir bisa sama-sama memperjuangkan pembahasan rekomendasi dari setiap kelurahan untuk dijadikan skala prioritas di bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Kota Raja untuk kepentingan umum, sehingga mendapatkan skala prioritas yang akan menjadi tujuan bersama,” ujar mantan Lurah Airmata itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan bahwa skala prioritas hasil musrenbangcam harus disampaikan kepada dirinya selaku pimpinan DPRD yang juga anggota DPRD Dapil Kota Raja agar menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan di lembaga DPRD.
“Saya berharap mendapatkan hasil musrenbang ini dengan skala prioritas yang akan diputuskan, karena anggaran kita terbatas, sehingga apa yang benar terjadi di lapangan, itulah yang sampaikan ke saya,” tegas politisi PDIP itu.
Penjabat Walikota Kupang, George M. Hadjoh, SH yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa setiap perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan harus berasal dari kebutuhan masyarakat, tetapi tidak serta-merta semua kepentingan dan keinginan dijadikan usulan, kita harus tahu mana prioritas utama dan mana prioritas kedua yang harus kita dorong, kekeliruan kita bersama adalah anggaran pembangunan bukan hanya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kupang, masih ada APBD Provinsi hingga APBN” tutup George.
