Kupang, FKKNews.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menyoroti tajam persoalan ketimpangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur saat menjadi pemateri dalam Diskusi Publik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTT bertajuk “Potret Pendidikan di Bumi Flobamorata”, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Senin (16/2/2026).
Dalam forum tersebut, Winston menegaskan bahwa pendidikan di NTT belum sepenuhnya menjadi instrumen keadilan sosial.
“Kalau anak lahir di Kota Kupang dan anak lahir di pulau terluar memiliki peluang yang berbeda, maka sistem pendidikan kita belum adil,” tegasnya.
Ketimpangan Geografis Masih Nyata
Winston mengungkapkan, distribusi guru yang tidak merata masih menjadi persoalan serius. Ada sekolah kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan tenaga pengajar mata pelajaran inti seperti matematika, fisika, dan bahasa Inggris.
Menurutnya, kondisi ini menciptakan kesenjangan kualitas antarwilayah yang berdampak langsung pada masa depan siswa.
“Pendidikan belum berhasil memutus rantai ketimpangan. Ini yang harus kita akui,” ujarnya.
Krisis Kualitas Pembelajaran
Ia juga menyoroti rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa sebagai tanda terjadinya learning crisis.
“Kita tidak sedang krisis gedung. Kita sedang menghadapi krisis kualitas pembelajaran,” kata Winston.
Baginya, kehadiran siswa di kelas tidak otomatis menjamin mereka benar-benar belajar dan memahami materi secara utuh.
DPRD Harus Kawal Dampak, Bukan Sekadar Anggaran
Menjawab pertanyaan peserta tentang peran DPRD, Winston menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak boleh hanya menjadi pengesah anggaran pendidikan.
“Belanja besar tanpa dampak nyata pada kualitas siswa adalah pemborosan. DPRD harus memastikan setiap rupiah menghasilkan perubahan,” tegasnya.
Ia menyebut tiga fungsi DPRD legislasi, anggaran, dan pengawasan harus diarahkan pada capaian hasil (outcome), bukan sekadar laporan administratif.
Pendidikan dan Kemiskinan Struktural
Winston juga mengaitkan persoalan pendidikan dengan kemiskinan, stunting, dan kerentanan sosial yang masih tinggi di NTT.
“Bagaimana kita bicara mutu kalau anak datang ke sekolah dengan persoalan gizi dan ekonomi keluarga?” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Tantangan untuk Mahasiswa
Di akhir diskusi, Winston mengajak kader IMM untuk terlibat aktif mengawal kebijakan pendidikan melalui riset, monitoring kebijakan, dan gerakan literasi di daerah pinggiran.
“Mahasiswa jangan hanya mengkritik dari luar. Masuklah sebagai mitra perubahan. DPRD membuka ruang,” pungkasnya. (FKK)
