11
Kupang, FKKNews.com — Di tengah ruang fiskal Nusa Tenggara Timur yang semakin sempit, APBD tidak boleh lebih sibuk membiayai dirinya sendiri daripada menyelesaikan persoalan rakyat.
Pesan tegas itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Selasa (8/9/2026).
Bagi Demokrat, tekanan fiskal justru harus menjadi momentum untuk menentukan pilihan yang lebih tegas: kurangi inefisiensi birokrasi, lindungi pelayanan dasar dan arahkan lebih banyak anggaran kepada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan serta pendapatan rakyat.
“Ketika kemampuan keuangan daerah terbatas, kita tidak punya kemewahan untuk membiarkan satu rupiah pun bekerja tanpa hasil. Setiap rupiah APBD harus bekerja lebih keras untuk rakyat,”ujarnya.
Fraksi Demokrat kemudian menunjukkan sejumlah indikator yang perlu menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi NTT. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkoreksi sekitar Rp633,06 miliar, SiLPA berada pada kisaran Rp362 miliar, sementara realisasi belanja modal hingga awal September baru mencapai 8,48 persen.
Menurut Fraksi Demokrat, angka-angka tersebut tidak cukup dijawab dengan membuat APBD kembali berimbang secara administratif. Pemerintah perlu menjelaskan kualitas perencanaannya, kemampuan mengeksekusi program, serta memastikan belanja daerah benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pertanyaan kita bukan hanya: berapa anggaran yang bisa dibelanjakan? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa banyak persoalan rakyat yang bisa diselesaikan oleh anggaran itu?,”ucapnya.
Karena itu, Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum koreksi. Anggaran pendidikan dan kesehatan harus dijaga, perlindungan masyarakat miskin dan kelompok rentan diperkuat, pemulihan Flores pascagempa dipercepat, sementara sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan harus mendapatkan keberpihakan lebih besar karena di sanalah sebagian besar rakyat NTT menggantungkan kehidupan.
Pada saat yang sama, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah melakukan penyehatan struktur belanja dengan menekan pengeluaran yang tidak produktif dan inefisiensi birokrasi.
Yang harus dikurangi adalah inefisiensi birokrasi, bukan pelayanan kepada rakyat. Yang harus diketatkan adalah belanja yang tidak produktif, bukan hak masyarakat mendapatkan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Bagi Demokrat, prinsipnya sederhana: APBD bukan sekadar dokumen keseimbangan pendapatan dan belanja. APBD adalah pilihan politik tentang siapa yang harus didahulukan ketika uang daerah terbatas. Dan pilihan itu harus jatuh kepada rakyat.(FKK02)
