Jakarta, FKKNews.com – Upaya lobi yang dilakukan Bupati Sabu Raijua, Krisman Riwu Kore, ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuahkan hasil signifikan. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dipastikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp170 miliar untuk pembangunan RSUD Menia lengkap dengan fasilitas penunjangnya.
Bupati bersama Ketua Komisi III DPRD Sabu Raijua, Laurens A. Ratu Wewo, S.Sos, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas dan kualitas RSUD Menia dari tipe D menjadi tipe C beberapa waktu lalu.
Bupati Krisman menjelaskan, total anggaran yang dikucurkan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan fisik rumah sakit dan Rp20 miliar untuk fasilitas serta peralatan penunjang kesehatan.
“Semua proyek dikerjakan oleh pemerintah pusat sehingga risiko mangkrak sangat kecil. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Gubernur NTT, serta Kementerian Kesehatan atas perhatian bagi Sabu Raijua,” ujar Krisman.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan akan dimulai pada pertengahan tahun 2026, sementara pekerjaan fisik ditargetkan dimulai awal 2027 dan rampung pada Oktober 2027.
Ketua Komisi III DPRD Sabu Raijua, Laurens A. Ratu Wewo, menegaskan bahwa dukungan anggaran tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win yang menjadi prioritas nasional dalam peningkatan layanan kesehatan, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T).
“Rp150 miliar untuk pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas. Ini langkah nyata agar masyarakat Sabu Raijua mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik,” tegas politisi PKB itu.
Program PHTC sendiri merupakan inisiatif nasional untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah sakit daerah, termasuk peningkatan status dari tipe D menjadi tipe C sesuai arah pembangunan kesehatan 2025–2029 menuju visi Indonesia Maju 2045.
Dengan dukungan anggaran tersebut, RSUD Menia diharapkan menjadi rumah sakit lengkap dan berkualitas, sehingga masyarakat Sabu Raijua tidak lagi harus dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. (FKK)
