Kupang, FKKNews.com – Ketua Umum IKMAS- TTS Aldy Benu menanggapi polemik pemberhentian 10 Kepala Desa yang diberhentikan oleh Pemda TTS karena diduga gagal memposting laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, Jumat (20/12/2024)
Ia mengatakan bahwa pemberhentian para kepala Desa tersebut tidak elok hanya karena masalah asministrasi, ia menyayangkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah akhirnya dikhianati.
“Lingkungan Pemerintah Kabupaten TTS sedang tidak baik-baik saja, Kabar yang menggemparkan masyarakat TTS dengan pemberentian 10 Kepala Desa di wilayah Kabupaten TTS secara administrasi harus dituntas, dalam penyelesaian legitimasi setiap istansi hal tersebut sangatlah tidak elok jika secara administrasi tidak tuntas SPJ. Sangat disayangkan sampai kepercayaan masyarakat pada pemerintah dikhianati dengan cara demikian,”ujarnya.
Ia menduga Dinas PMD tidak menjalankan fungsinya secara baik dalam hal koordinasi, ia berharap pihak penerintah dan DPRD harus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga terkesan dibiarkan berlarut-larut.
“Saya menduga bahwa Dinas PMD Kabupaten TTS fungsi komunikasi dan koordinasi tidak tuntas sehingga hal tersebut bisa terjadi, Stekolder di lingkup TTS, DPR, Pemda Kab TTS , PMD Kab TTS harus turun sampai akar rumput bisa memberikan edukasi pada pemerintah Desa, dengan pemberentian 10 Kades tersebut sangat memalukan bagi Kab TTS hal demikian tidak bisa dibiarkan untuk berlangsung jangka panjang,”desaknya.
Secara Organisasi kami IKMAS-TTS mengharapkan transparansi terhadap persoalan pemberhentian penyelewengan dana dari para kepala tersebut dan wajib bagi pemda untuk usut tuntas persoalan tersebut. Ia juga mendukung arahan dari Presiden RI Bapak Prabowo untuk mengaudit setiap kepala Desa yang ada di wilayah Indonesia khususnya Kab TTS karna kami menduga masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di tiap Desa-desa di Kab.TTS.(FKK03)
