Politik uang (money politic) tidak lagi menjadi pemandangan tabu dalam kontestasi Pemilu di Indonesia. Setiap pemilih tentu paham ketika istilah ini dimunculkan dalam pembicaraan baik pada level elit sampai akar rumput. Dan hamper semua kita juga sepakat bahwa praktik politik uang adalah salah dan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Negara kita.
Hal prinsip yang mesti dan harus disadari oleh kita semua adalah politik uang adalah musuh besar dalam penyelenggaran pesta demokrasi baik pada level nasional maupun lokal. Politik uang dalam pengertian sederhananya adalah praktek pembelian suara pemilih oelh peserta Pemilu tak jarang praktek pembelian ini merambat juga ke penyelenggara Pemilu. dengan politik uang disadari ataupun tidak disadari pemilih akan kehilangan otonominya untuk memilih kandiddat pejabat publik melalui pertimbangan rasional dan juga rekam jejak serta gagasan atau ide dari figure yang dipilih.
Menurut Max Weber tindakan sosial biasanya bermakna karena dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Bagi Weber studi mengenai tindakan sosial berarti mencari pengertian subjektif atau motivasi dibalik tindakan-tindakan seseorang. Max Weber membagi beberapa macam tindakan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa hal.
- Rasionalitas Instrumental, tindakan ini adalah sebuah tindakan yang dipengaruhi oleh rasionalitas pemikir yang tentunya bisa dipakai dalam penentuan pilihan.
- Rasionalitas Nilai, sementara rasionalitas nilai sendiri ialah rasionalitas yang dipengaruhi oleh nilai seperti norma, etika, agama dan lainnya
3.Tindakan afektif, adalah tindakan spontan pemilih
- Tindakan tradisional. Nilai kebudayaan yang masih dihidupi dan ini ikut serta mempengaruhi pemilih.
Empat aspek ini bisa menjadi rujukan bagi pemilih guna menentukan figur dalam kontestasi politik tapi tindakan mempengaruhi apalagi mengintimidasi dengan uang adalah sebuah kejahatan dan tidak bisa ditolerir.
Jenis politik uang sudah diatur dalam regulasi UU Pemilu dan Pilkada, tapi meskipun sudah diatur akan tetapi efektifitas penerapannya masih jauh panggang dari api, hal ini yang membuat publik skeptic dan pada akhirnya praktik politik uang terus berlangsung dan meengurat akar. Pejabat publik yang dihasilkan dari proses yang demikian juga akan terlihat dalam kerja-kerja politik yang korup dan tidak mengakomodir kepentingan bersama (rakyat).
Belajar dari pengalaman beberapa Pemilu dan Pilkada, kita tentunya harus menolak dan juga melawan praktik kotor politik uang. Meskipun sulit dibendung dan sudah menjadi wajah politik di tanah air tapi agaknya tidak mustahil jika ini menjadi tanggung jawab moril kita bersama tidak hanya KPU dan Bawaslu. Kalau praktek ini tidak bisa dilawan maka jangan heran apabila uang kemudian dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan oleh beberapa kalangan. Sementara itu bagi mereka yang tidak memiliki uang maka tentunya mimpi untuk ada dalam kontestasi politik hanyalah utopia.
Politik uang (money politic)tentunya bisa bilang dihilangkan sepenuhnya di Indonesia. Namun masalah ini bisa ditekan dengan cara-cara baru. Pengaruh digitalisasi sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pintu masuk guna pencegahan praktik politik uang (money politic). Penetrasi internet di Indonesia didominasi oleh Generasi Y (Mileneal) dan Generasi Z hal ini sebagai penanda baik bahwa kampanye tentang politik uang bisa diefektifkan lewat media sosial. Sosialisasi tentang pendidikan politik bisa dirancang dan disebar melalui kanal-kanal media sosial.
Selain daripada itu berpijak pada fenomena tersebut untuk mengontrol merajalelanya praktek penyelewengan uang dalam dunia politik harus ada good will dan komitmen semua pihak untuk berusaha keras agar bisa membendung praktek terlarang tersebut.
Aturan dengan semangat kontrol seketat apapun sepertinya tidak cukup kuat untuk membendung praktek politik uang (money politic), sehingga yang paling penting sebagai garda terdepan pemberantasan politik uang ialah moralitas. Moralitas memegang peranan penting dalam membendung praktek kotor dalam dunia politik.(FKK03)
