Kalabahi, FkkNews.com – Gelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan II dan Pembukaan Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun Sidang 2024/2025.
Turut hadir dalam sidang paripurna, Bupati Alor, Sekretaris Daerah, Asisten 1, Asisten 2, Unsur Forkopimda, beserta undangan lainnya, bersama para anggota DPRD Kabupaten Alor.
Pada suasana sidang itu, salah satu Anggota DPRD, Yupiter Moulobang menyampaikan kepada Ketua DPRD untuk membuka ruang kepada anggota DPRD untuk menyampaikan gagasan pikiran dalam proses sidang paripurna, hal penting sebab ini urusan rakyat dan daerah.
“Pimpinan harusnya membuka ruang kenapa kami sehingga kami punya kewajiban untuk memberikan kontribusi pikiran untuk kemajuan daerah ini, sehingga apapun yang kami sampaikan boleh dicatat, boleh dijawab atau tidak silahkan, tetapi kami harapkan kepada pimpinan untuk menerima masukan masukan dari kami,” tegas Yupiter, Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Alor, Senin, (05/05/2025).
Dijelaskan Yupiter, Ditengah efesiensi anggaran ini banyak masyarakat yang ketergantungan kerugian di jasa konstruksi seperti bekerja pada proyek-proyek terutama masyarakat yang hidupnya bekerja sebagai tukang dan juga menjadi pengumpul material, tetapi tahun 2025 ini ekonomi masyarakat khususnya di daerah ini sangat memprihatikan untuk itu pak bupati dapat sesegera mungkin untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat entah dengan cara apapun di dua bulan kedepan ini dapat teratasi
“Saya menyampaikan kembali penyampaian saya pada sidang paripurna pada tanggal 30 April yang lalu soal salah satu indikator dalam menghitung DAU yaitu salah satunya luas wilayah kemungkinan selama ini luas wilayah yang menjadi indikator himpunan DAU itu ruas daratan tetapi kita di alor kabupaten Kepulauan yang seharusnya luas wilayah yang dapat diperhitungkan itu pak Bupati bisa tinjaua kembali indikator ini sehingga DAU kita dapat dihitung kembali,” jelasnya anggota komisi III DPRD.
Lebih lanjut, Yupiter, kemudian pak Bupati, di dinas kesehatan itu para kepala puskesmas mereka punya tanggung jawab besar, beberapa kecamatan yang pak Bupati sudah lewati mungkin ada keluhan keluhan dari para kepala puskesmas mereka punya tanggung jawab yang besar tetapi jasa yang diberikan oleh pemerintah terlalu kecil.
“Untuk itu dapat dihitung kembali dan juga khusus di rumah sakit daerah insentif tenaga medis yang bertugas disitu sangat kecil sehingga menjadi ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah, sehingga ada yang mengeluh kepada kami sehingga hal ini dapat kami sampaikan lewat paripurna ini,” tutupnya. (FKK/Eka Blegur).
