Kalabahi, FkkNews.com – Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Pihak Manajemen RSU kalabahi. Pertemuan yang berlangsung di Ruangan Komisi III Gedung DPRD, Kalabahi, pada (05/06/2025) lalu, RDP itu membahas terkait tatakelola pelayanan RSU, Klaim BPJS dan juga keterlambatan pembayaran honor BPJS para perawat RSU yang sempat viral diperbincangkan di sosial media.
Ketua Komisi 3, Ernest The frinto Mokoni, diawal pertemuan tersebut menyampaikan bahwa apa yang disampaikan masyarakat, aduan, keluh kesah dan masukkan kepada Mereka sebagai Wakil Rakyat, yaitu terkait Penggunaan BPJS dan Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas ke Rumah sakit Umum media sosial itu wajar karena ketidaktahuan orang awam dalam Memahami Prosedur Pelayanan BPJS.
“Oleh karena itu memang tujuan kami mengundang Bapak Direktur bersama Pihak RSU agar bagaimana bisa menjelaskan tentang garis besar pelayanan BPJS dan berkonsultasi serta komunikasi terkait pelayanan BPJS.” ujar Ernes.
Anggota fraksi PKB tersebut juga menekankan kepada Pihak RSU agar tak ada lagi masalah terkait dengan keterlambatan pembayaran jasa BPJS. Dirinya juga menyampaikan masukan agar manajemen Rumah Sakit type C tersebut bisa memperhatikan fasilitas pendukung yang rusak agar bisa diperbaiki, khususnya di ruangan UGD.
Selain itu terkait dengan Obat-obatan menurut Ernes, Pihak Manjemen harus bisa mengatasi bagaimna caranya agar stok obat obatan tidak habis sehingga meminimalisir Masyarakat membeli Obat di luar Rumah Sakit.
“Saya boleh usul yah pak Dok, kalau bisa di Alokasikan dalam belanja, pengadaannya untuk 13 bulan, sehingga tidak ada yang namanya stok obat habis, begitupun dengan Pasien yang tak punya BPJS, kalau bisa Pihak Rumah sakit koordinasi dengan pihak BPJS untuk bangun Pos BPJS di RSU, cukup siapkan satu ruangan khusus tuk staff BPJS shingga masyarakat(Pasien) tidak kewalahan mengurusnya.
Kepala UPT RSU Kalabahi, Dr. Anjas Alopada pada kesempatan itu menjelaskan kepada Pimpinan dan anggota komisi bahwa, terkait dengan klaim jasa BPJS di RSU Kalabahi terbagi atas 3 kelompok besar yaitu, Para Nakes, Medis termasuk para dokter dan Pendukung ataupun Penunjang lainnya. total keseluruhan para nakes yang menerima jasa BPJS berjumlah 755 orang.
Lanjutnya Anjas, bahwa jasa BPJS itu diperuntukkan kepada semua individu yang berada di RS, yang berkontribusi memberikan Suatu pelayanan Kesehatan. Adapun pelayanannya baik secara langsung yaitu mereka yang memberikan pelayanan dalam menerima pasien maupun pelayanan tidak langsung yaitu mereka yang mendukung kegiatan tersebut, sehingga pasien yang keluar dalam keadaan sehat dan selamat.
“Tugas kami sebagai pimpinan yaitu memastikan semua menerima dengan tepat, dan untuk mengatasi hal tersebut kami sudah membentuk 2 Tim internal, yaitu Tim Penyusun Regulasi dan Tim Pembagian Jasa ” Ujar Anjas.
Menurutnya dari Tim Penyusun inilah yang menghasilkan Rancangan Perbup, ada juga SK Bupati dan Peraturan Internal RS, Selanjutnya Tim Pembagian Jasa yg memproses untuk melakukan Pembagian Jasa sesuai dgn acuan, regulasi dan peraturan yang ada.
Ia juga menyampaikan bahwa terkait hal tersebut sudah melibatkan Pihak APH dalam hal ini Jaksa utk meminta legal Opini, dan menurut Jaksa sudah benar tinggal memastikan apakah hak orang sudah benar dan disetujui dan ditandatangani.
Pada kesempatan itu Dokter anjas juga menjelaskan mengenai jenis jenis dan jumlah Penyakit yang ditangani dalam BPJS, adapun Jenis penyakit yang dilayani BPJS menurut dokter anjas, yaitu ada 21 jenis Penyakit. Selain itu dirinya juga menerangkan terkait SDM(Para Dokter) yang ada bisa terakomodir dengan sarana dan prasarana serta sistem yang ada juga mendukung.
Terkait Kekurangan Dokter, menurut Dirinya sementara RS kekurangan beberapa dokter, adapun dokter yang ada yaitu dokter spesialis pnyakit dalam, anastesi, bedah, dan penyakit anak. Lanjutnya memang ada dokteYang ada sementara 8 orang dokter, kekurangan 1 dokter anastesi dan 1 dokter anak. Ia juga menerangkan bahwa terkait pelayanan di Poli sesuai ketentuan tidak boleh ada dokter umum harus dokter spesialis.
Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi, Yupiter Moulobang mempertanyakan terkait Manajemen Rumah Sakit menyangkut keluhan para nakes yang menurutnya hal tersebut tidak harus muncul dari internal RSUD, Piter juga menyarankan agar bisa diperhatikan jasa para nakes yang relatif kecil dan sering dibayar terlambat.
Menurut Anggota Fraksi Demokrat ini, terkait keluhan para nakes tersebut yang bisa menyebabkan kinerja dan pelayanan mereka tidak maksimal. Piter Moulobang juga memberikan atensi agar pihak RSU memberikan perhatian terkait rujukkan dari puskesmas yang menyangkut dengan administrasi, surat, KTP, sehingga pelayanan tidak lagi terhambat. adapun kebutuhan dokter ahli di RSU serta data, menurut piter perlu disampaikan ke pemerintah di saat paripurna nanti.
Di akhir pertemuan, Piter menyampaikan bahwa dirinya bersama Komisi siap memperjuangkan nasib para Nakes yang dinilai menjadi korban tuntutan PAD, serta mengusulkan agar klaim BPJS dari awal yang hanya 40% diusukkan menjadi 50% untuk kembali ke pihak RSU. (FKK/Eka Blegur).
