BBM Langka di Sejumlah Wilayah, Kawan Energi Lestari Minta Pemprov NTT Bergerak Cepat Bentuk Posko Pengendalian

Kupang, FKKNews.com – Kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mulai memicu keresahan masyarakat. Persoalan ini dinilai tidak lagi sekadar soal distribusi teknis, tetapi sudah menyentuh aspek keadilan energi dan keberlangsungan hidup masyarakat kecil.

Founder Kawan Energi Lestari, Teguh Takalapeta, meminta Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi krisis BBM yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Teguh, dampak kelangkaan BBM sangat luas karena menyentuh langsung kehidupan petani, nelayan, pelaku UMKM, sopir angkutan umum, tenaga kesehatan, hingga sektor pendidikan dan pariwisata.

“BBM di NTT bukan hanya soal kendaraan. Ini soal energi kehidupan masyarakat. Ketika BBM langka, nelayan tidak bisa melaut, petani terganggu panennya, harga barang naik, UMKM tersendat, dan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Teguh di Kupang.

Ia menyoroti kondisi antrean BBM yang mulai terjadi di sejumlah wilayah seperti Labuan Bajo, Amfoang, kawasan perbatasan Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, pulau-pulau kecil, hingga daerah sentra pertanian dan nelayan.

Karena itu, Kawan Energi Lestari mendorong Pemprov NTT segera membentuk Posko Pengendalian BBM NTT sebagai pusat komando penanganan krisis BBM di daerah.

Menurut Teguh, posko tersebut harus melibatkan berbagai pihak seperti Pemprov NTT, Pertamina, BPH Migas, TNI-Polri, pemerintah kabupaten/kota, dinas teknis terkait, hingga elemen masyarakat sipil agar pengawasan distribusi BBM berjalan maksimal.

“Persoalan BBM tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus ada satu meja komando yang bekerja setiap hari memantau stok, distribusi, antrean SPBU, sampai dugaan penimbunan BBM,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah menetapkan wilayah prioritas penanganan agar distribusi BBM tidak hanya berfokus pada pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan wisata, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil yang paling bergantung pada BBM untuk aktivitas ekonomi rakyat.

“Daerah yang paling jauh, paling sulit akses, dan paling terdampak harus menjadi prioritas. Inilah makna keadilan energi untuk masyarakat NTT,” katanya.

Kawan Energi Lestari juga meminta Pemprov NTT bersama Pertamina melakukan audit cepat terhadap stok BBM di terminal BBM dan SPBU di seluruh wilayah NTT agar pemerintah benar-benar mengetahui kondisi riil di lapangan.

“Yang masyarakat butuhkan bukan sekadar pernyataan stok aman, tetapi BBM benar-benar tersedia di SPBU, antrean berkurang, dan harga kembali stabil,” ujar Teguh.

Ia juga menegaskan bahwa BBM subsidi harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti petani, nelayan, angkutan umum, ambulans, kendaraan logistik pangan, sekolah, puskesmas, dan pelaku UMKM kecil.

Menurutnya, pemerintah harus tegas terhadap mafia BBM, penimbun, penyalahgunaan QR code, kendaraan tangki modifikasi, maupun pihak-pihak yang membeli BBM subsidi dalam jumlah tidak wajar.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan agar penertiban tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil di desa dan pulau terpencil yang masih menggunakan jeriken untuk kebutuhan pertanian, nelayan, dan usaha produktif lainnya.

“Penegakan hukum harus tegas kepada mafia BBM, tetapi tetap adil kepada masyarakat kecil yang memang membutuhkan BBM untuk bekerja dan bertahan hidup,” jelasnya.

Untuk mempercepat respons pemerintah, Kawan Energi Lestari juga mengusulkan pembukaan kanal pengaduan resmi “Lapor BBM NTT” agar masyarakat bisa melaporkan SPBU kosong, antrean panjang, dugaan penimbunan, hingga pelayanan yang tidak adil.

Teguh menilai berbagai keluhan masyarakat yang selama ini ramai di media sosial seharusnya diubah menjadi data resmi pemerintah untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terbuka.

“Media sosial sudah memberi sinyal bahwa masyarakat gelisah. Pemerintah tinggal mengubah kegelisahan itu menjadi data dan tindakan nyata,” katanya.

Ia juga meminta Pertamina dan SPBU menyampaikan informasi stok serta jadwal distribusi BBM secara terbuka kepada masyarakat guna mencegah kepanikan dan pembelian berlebihan.

Bahkan, Teguh menyarankan agar Gubernur NTT menunjuk satu juru bicara resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan BBM setiap hari selama masa krisis berlangsung.

“Komunikasi publik sangat penting supaya masyarakat tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah dan kapan distribusi BBM kembali normal,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Teguh menegaskan bahwa persoalan BBM saat ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk membangun sistem energi yang lebih tertib, adil, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.

“Abang Gubernur Melki punya kesempatan menunjukkan bahwa pemerintah hadir sampai ke kampung, pulau kecil, wilayah perbatasan, dan sentra produksi rakyat. BBM harus dikendalikan bukan hanya demi stabilitas ekonomi, tetapi demi keadilan bagi seluruh masyarakat NTT,” pungkasnya.