11
Kalabahi, FKKNews.com – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Alor berubah mencekam. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Tanah Adat Menggugat (AMTAM) bersama Masyarakat Adat O’A (OA) menerobos masuk ke gedung DPRD, Kamis (09/07/2026) siang. Teriakan, spanduk, dan dorong-dorongan pecah tepat saat fraksi-fraksi hendak menyampaikan pendapat atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor Dalam Rangka Pendapat Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Alor terhadap Pembahasan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Alor Tahun 2025 terasa tegang suasananya.
Suasana tegang tak terhindarkan ini Massa yang membawa atribut dan spanduk nyaris masuk ke ruang sidang. Di ambang pintu, mereka dihadang paksa oleh sejumlah Anggota Satpol-PP dan pegawai DPRD. Adu mulut dan desakan fisik terjadi selama beberapa menit hingga massa dipaksa mundur keluar.
Diketahui Para mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi ini menyuarakan persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat. Massa menolak pembangunan Satuan Radar (Satrad) TNI Angkatan Udara (AU) di kawasan Tanah Adat Omtel dan meminta pemerintah menghentikan sementara proyek tersebut.
Aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi kemahasiswaan nasional, di antaranya PMKRI, HMI, IMM, GMNI, dan GMKI, yang menyatakan solidaritas terhadap perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor Dalam Rangka Pendapat Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Alor terhadap Pembahasan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Alor Tahun 2025
Disaksikan media ini Rapat ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Paulus Brikmar di dampingi Wakil I Jermias Karbeka, Wakil II Usman Saryono Plaikari dan para Anggota DPRD, hadir pula Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, S.H, M.H, Setda Alor Melkisedek Bely, S.Sos, M.Si. Serta Para Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati dan Pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Alor (FKK/Eka Blegur).
