Kupang, FKKNews.com – Putra Umbu Toku Ngudang selaku Kordinator Daerah (Korda) BEM NUsaantara NTT yang juga mantan ketua BEM PT Undana masa bakti 2022. Ia Mengkritik Kebijakan kenaikan kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Nusa Cendana yang telah menuai protes dan polemik di kalangan mahasiswa dan orang tua mahasiswa,melihat Kenaikan ini, yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan keuangan universitas,tapi sebaliknya mendapatkan beragam tanggapan dari para mahasiswa yang merasa dampaknya akan membebani aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mereka, hal tersebut Ia sampaikan pada, Rabu (19/7/22023).
“Keputusan Universitas Nusa Cendana untuk menaikkan UKT pada mahasiswa baru tahun 2023, saya menilai bahwa langkah ini tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat NTT yang mayoritas berasal dari latar belakang keluarga dengan penghasilan rendah,di mana yang menjadi basis dan konstituen utamanya Undana,”ujarnya.
Dilihat dari berbagai tanggapan Para mahasiswa, masyarakat pada umumnya juga menyoroti bahwa kenaikan UKT yang dapat berdampak pada aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Beban keuangan yang semakin berat bisa menghalangi kemampuan mahasiswa untuk melanjutkan studi dan mencapai gelar akademik yang diimpikan.
“Kebijakan ini juga berpotensi mengurangi kelangsungan studi mahasiswa dalam jangka panjang, Mahasiswa yang kesulitan untuk membayar biaya kuliah yang lebih tinggi mungkin menghentikan pendidikan mereka secara keseluruhan. Hal ini bisa berdampak negatif pada angka kelulusan dan meningkatkan angka putus sekolah,”pungkasnya.
Dalam menghadapi hal ini, menurutnya pihak universitas perlu melibatkan mahasiswa dalam hal ini BEM sebagai penyambung aspirasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, bahwa ini kebijakan yang berdampak langsung pada mahasiswa, seharusnya perlu untuk mendengar suara mereka dan mempertimbangkan aspirasinya.
“Saya mendukung keterlibatan aktif teman-teman BEM untuk menyuarakan masalah ini agar dalam proses pengambilan keputusan ada langkah yang esensial untuk menciptakan kebijakan pendidikan tinggi yang berpihak pada kepentingan semua pihak. Mendengar aspirasi mahasiswa dengan tidak menginterfensi, represif untuk membatasi Langkah-langkah Advokasi BEM, sehingga mengevaluasi dampak kebijakan, dan mencari solusi bersama akan memperkuat kualitas pendidikan dan menghindari konflik yang tidak produktif,”tegasnya.
Ia berharap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan pendidikan tinggi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, Mahasiswa sebagai pihak yang paling terdampak perlu didengar dengan seksama dalam proses pengambilan keputusan.
“Sebagai alternatif untuk mengatasi tantangan keuangan universitas, saya mengusulkan agar universitas lebih proaktif dalam mencari alternatif pendanaan dengan memberdayakan pengelolaan BLU,Kemitraan dengan pengelolaan aset universitas yang lebih efisien dapat menjadi pilihan yang berkelanjutan dari pada menaikkan Kategori UKT yang kemudian menambah beban finansial pada mahasiswa,”bebernya.
Dengan menyoroti tantangan dalam menciptakan kebijakan pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan. Penting bagi pihak universitas untuk mendengarkan suara mahasiswa, mempertimbangkan dampak kebijakan, dan mencari solusi alternatif yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan masa depan para generasi penerus bangsa.(FKK03)
