Betun, FKKNews.com – Potret getir dunia pendidikan kembali tersingkap dari wilayah selatan Nusa Tenggara Timur. Di SMAN Wederok, Kabupaten Malaka, sedikitnya 10 guru paruh waktu/PPPK non-formasi masih digaji hanya Rp125 ribu hingga Rp175 ribu per bulan, dan itu pun dibayarkan melalui iuran komite sekolah, bukan negara.
Fakta memilukan ini terungkap dalam pertemuan terbuka antara pihak sekolah dengan Komisi V DPRD Provinsi NTT saat kunjungan kerja ke SMAN Wederok, Kamis (12/2/2026). Para guru, kepala sekolah, serta komite menyampaikan kondisi tersebut secara jujur sebagai bagian dari aspirasi yang sudah lama terpendam.
Para guru paruh waktu itu tetap mengajar penuh, mempersiapkan materi, membimbing siswa, hingga terlibat dalam kegiatan sekolah, meski dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Beberapa di antaranya bahkan telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah tersebut.
“Kami bertahan karena panggilan pengabdian. Tapi jujur, dengan gaji segini, sangat berat memenuhi kebutuhan hidup,” ungkap salah satu guru, lirih.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo. Politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan dan menjadi ironi di tengah semangat peningkatan mutu pendidikan.
“Ini bukan sekadar soal angka Rp125 ribu. Ini soal keadilan dan kemanusiaan. Guru adalah tulang punggung pendidikan. Negara tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian seperti ini,” tegas Winston.
Mantan Ketua Pemuda Sinode GMIT itu menambahkan, sulit berharap kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru diabaikan, terlebih di wilayah yang secara geografis dan sosial memiliki tantangan besar seperti Malaka.
Senada, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, menyatakan bahwa persoalan guru paruh waktu dengan gaji minim harus segera dicarikan solusi kebijakan yang konkret.
“Kami akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi dan mendorong pembahasan serius bersama pemerintah. Guru-guru ini tidak boleh terus bergantung pada komite sekolah,” ujarnya.
Selain isu gaji guru, SMAN Wederok juga menghadapi persoalan lain seperti ketiadaan pagar sekolah, toilet rusak, sekolah rawan banjir, hingga minimnya fasilitas pendukung pembelajaran. Namun, kondisi guru yang digaji sangat rendah dinilai sebagai masalah paling mendesak karena menyangkut langsung keberlangsungan proses belajar-mengajar.
Kunjungan Komisi V DPRD NTT ini menjadi harapan baru bagi para guru dan warga sekolah, agar jeritan sunyi dari ruang-ruang kelas di Malaka tidak lagi diabaikan, dan pendidikan benar-benar ditempatkan sebagai prioritas pembangunan manusia. (FKK)
