Betun, FKKNews.com – Kondisi memprihatinkan masih membelit SMAN Wederok, Kabupaten Malaka. Sekolah ini belum memiliki pagar, fasilitas toilet rusak, kerap tergenang banjir, hingga guru paruh waktu digaji hanya Rp125 ribu–Rp175 ribu per bulan. Realitas tersebut disampaikan langsung oleh pihak sekolah saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (12/2/2026).
Dalam pertemuan terbuka bersama Komite Sekolah, Kepala Sekolah, OSIS, dan para guru, SMAN Wederok menyampaikan enam usulan prioritas yang dinilai mendesak untuk menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar.
Enam Usulan Prioritas SMAN Wederok:
1. Rehabilitasi toilet sekolah yang rusak serta pembangunan pagar sekolah demi keamanan dan kenyamanan peserta didik.
2. Definitifkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah agar manajemen sekolah berjalan lebih optimal.
3. Bantuan sarana TIK untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
4. Pembangunan selasar tinggi antar-ruang kelas, mengingat lingkungan sekolah kerap terendam banjir dan dipenuhi lumpur saat musim hujan.
5. Pembangunan Laboratorium Bahasa Inggris guna meningkatkan kompetensi siswa.
6. Perhatian terhadap guru PPPK/paruh waktu, sebanyak 10 orang saat ini masih digaji melalui komite sekolah dengan nominal sangat minim, hanya Rp125 ribu hingga Rp175 ribu per bulan.
Para guru menegaskan, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan sangat memengaruhi kualitas pembelajaran serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, menyatakan pihaknya hadir untuk mendengar langsung persoalan riil pendidikan di lapangan, bukan sekadar kunjungan seremonial.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, persoalan sarana prasarana hingga kesejahteraan guru di wilayah seperti Malaka harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“Kami mencatat seluruh usulan ini sebagai kebutuhan mendesak. Pendidikan tidak bisa berjalan baik jika guru hidup dalam ketidakpastian dan sekolah minim fasilitas dasar,” ujar Winston.
Mantan Ketua Pemuda Sinode GMIT ini juga menyoroti persoalan guru paruh waktu yang digaji sangat rendah, seraya menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap mereka yang mengabdikan diri di sekolah-sekolah pinggiran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut agar dibahas bersama mitra kerja pemerintah provinsi.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti di meja diskusi. Semua usulan akan kami bawa untuk dicarikan solusi konkret,” tegas Agustinus.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pintu masuk perhatian yang lebih serius terhadap SMAN Wederok, sekaligus potret nyata tantangan pendidikan di Kabupaten Malaka yang membutuhkan keberpihakan kebijakan secara berkelanjutan. (FKK)
