Kupang, FKKNews.com – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menerima aspirasi ratusan tenaga kesehatan (nakes) eks tenaga kontrak Pemerintah Provinsi NTT yang kini dirumahkan. Sekitar 300 orang perwakilan nakes dari berbagai kabupaten/kota di NTT mendatangi DPRD untuk menyampaikan keresahan mereka terkait kepastian kerja dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, bersama Agustinus Nahak dan anggota Komisi V lainnya, dalam forum dialog terbuka yang berlangsung di Ruang Komisi V DPRD NTT, Senin (2/1/2026).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa persoalan tenaga kesehatan bukan semata soal administrasi kepegawaian, melainkan menyangkut hak pekerja dan keberlangsungan layanan kesehatan publik, terutama di daerah-daerah yang selama ini sangat bergantung pada peran tenaga kontrak.
“Tenaga kesehatan ini bukan baru kemarin bekerja. Mereka sudah bertahun-tahun mengabdi di fasilitas kesehatan, melayani masyarakat dalam kondisi yang tidak mudah. Negara tidak boleh lepas tangan,” tegas Winston yang juga Ketua DPD GAMKI NTT ini.
Menurutnya, Komisi V DPRD NTT mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk tidak memandang persoalan ini secara sempit, tetapi mencari solusi yang adil, manusiawi, dan sesuai regulasi, tanpa mengorbankan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kalau mereka dirumahkan tanpa skema transisi yang jelas, maka yang terdampak bukan hanya tenaga kesehatannya, tapi juga masyarakat yang dilayani. Ini harus menjadi perhatian serius Pemprov,” ujarnya.
Mantan Ketua Pemuda Sinode GMIT ini juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan para tenaga kesehatan, agar setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan nakes menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk dampak ekonomi yang mereka alami sejak dirumahkan, serta kekhawatiran akan kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di NTT.
Komisi V DPRD NTT, lanjut Winston, akan menindaklanjuti hasil dialog ini dengan memanggil pihak-pihak terkait dan mendorong langkah konkret agar hak tenaga kesehatan tetap terlindungi dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara,” pungkasnya. (FKK)
