Kupang, FKKNews.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kisah pilu meninggalnya Bastian, siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, bukan sekadar tragedi personal, melainkan cerminan kegagalan negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan dasar anak-anak miskin.
Menurut Winston, ketika seorang anak sekolah dasar memilih mengakhiri hidup karena merasa menjadi beban lantaran tidak memiliki buku dan alat tulis, maka persoalan tersebut telah melampaui ranah keluarga. “Ini adalah tanda runtuhnya sistem perlindungan anak. Negara gagal hadir pada kebutuhan paling mendasar seorang anak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, anak seusia Bastian mungkin belum memahami makna kematian, tetapi sangat memahami rasa malu dan keterasingan. Ketika kebutuhan sederhana tak terpenuhi, rasa malu itu berubah menjadi luka batin yang kerap tak terbaca oleh orang dewasa di sekitarnya. “Kita kehilangan seorang anak karena kita gagal membaca jeritan sunyinya,” ujar Winston dengan nada prihatin.
Winston juga mengingatkan agar tragedi ini tidak disederhanakan seolah hanya akibat satu permintaan yang tak terpenuhi. Ia menilai peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari kemiskinan ekstrem, keterlantaran emosional, serta sistem bantuan sosial dan pendidikan yang tidak bekerja tepat waktu. Ia bahkan mengkritik keras penyebaran foto jenazah anak di media sosial yang dinilainya sebagai bentuk kekerasan baru terhadap korban dan keluarga.
Lebih lanjut, Winston menyinggung tersendatnya Program Indonesia Pintar (PIP) akibat persoalan administrasi, belum meratanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil, serta ketiadaan layanan kesehatan mental bagi anak-anak sekolah dasar. “Jika semua ini tidak berjalan, maka negara tidak bisa lepas tangan. Kita tidak boleh menunggu tragedi berikutnya untuk bertindak,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Winston mendorong audit menyeluruh penyaluran PIP, percepatan implementasi MBG di daerah miskin ekstrem, serta kewajiban deteksi dini kesehatan mental anak di sekolah dasar. Ia menegaskan, Komisi V DPRD NTT memandang peristiwa ini sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Negara tidak boleh hadir setelah anak meninggal. Negara harus hadir ketika anak lapar, malu, dan mulai kehilangan harapan. Tragedi Bastian harus menghentikan kelalaian kita, bukan sekadar mengundang belas kasihan sesaat,” pungkas Politisi Partai Demokrat itu. (FKK)
