11
Kalabahi, FKKNews.com – Pemerintah Kabupaten Alor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Alor, Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB (FORKONAS PPDOB) seluruh Indonesia, Panitia DOB Kabupaten Pantar, Universitas Tribuana Kalabahi menegaskan komitmennya untuk mendukung dan memprioritaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pantar.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Publik yang digelar oleh Forum Akademisi Pantar (FAP) di Lopo Utama Universitas Tribuana (Untrib) Kalabahi, pada Senin (15/06/2026) yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Hukum Untrib, Ibrahim Pandu Sula, S.H.,M.Hum.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Sinergi Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat, Kita Dorong Percepatan Pembentukan DOB Kabupaten Pantar Menuju Kemandirian dan Pemerataan Pembangunan”, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi bersama untuk membahas kelayakan pemekaran Kabupaten Pantar.
Dialog publik yang konstruktif dan bersahaja itu dihadiri Sejumblah Anggota DPRD dapil Pantar dan Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Yohanis Atamai, Para Camat dan Kepala Desa Se-Pulau Pantar, Akademisi, DPP KAMPAR, Organisasi Mahasiswa IMP2, GEMPARTI, Tokoh Masyarakat, Pemuda, hingga masyarakat Pulau Pantar dan undangan lainnya yang menunjukkan dukungan terhadap perjuangan pembentukan daerah otonom baru tersebut.
Forum Akademisi Pantar menghadirkan enam narasumber yang mewakili unsur pemerintah, legislatif, Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembetukan DOB Seluruh Indonesia, Akademisi Universitas Tribuana Kalabahi, serta Panitia Pemekaran Daerah.
Mereka terdiri dari Bupati Alor diwakili oleh Asisten I Setda Kabupaten Alor, Syarifuddin Djawa,.S.H, yang memaparkan visi kebijakan strategis daerah induk, Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Brikmar terkait dukungan politik dan anggaran, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi Elia Maruli, SE.,M.M, mengenai kontribusi sumber daya manusia, Panitia DOB Pantar diwakili oleh Sekretaris Moris Weni, S.Sos, yang menyampaikan profil dan kesiapan daerah, Sekretaris Jenderal Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembetukan DOB Seluruh Indonesia yang menjelaskan strategi percepatan pemekaran, serta akademisi Universitas Tribuana Kalabahi yang mengulas potensi lokal Pulau Pantar.
Ketua Forum Akademisi Pantar, Rudi Lema Killa, S.H., M.Kn., sebelumnya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Alor, 6 Anggota DPRD dapil Pantar, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, Para Camat dan Kepala Desa Se-Pulau Pantar seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya dialog tersebut.
Ia berharap perjuangan panjang masyarakat Pulau Pantar untuk memiliki kabupaten sendiri dapat segera terwujud.
“Terima kasih kepada pemerintah daerah, DPRD, Rektor Untrib Kalabahi, Panitia DOB Pantar, Forum Konsultasi Nasional, para akademisi, pemuda dan orang tua dari Pulau Pantar yang telah hadir dalam momentum yang bermartabat ini. Semoga harapan besar kita untuk pemekaran Daerah Otonom Baru Pulau Pantar dapat terwujud secepatnya,” ujarnya.
Sementara perwakilan dari para tokoh dan orang tua pantar di lima kecamatan Se-Pulau Pantar, Agustinus Laa menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Forum Akademisi Pantar, Pemerintahan, DPRD dan Universitas Tribuana Kalabahi serta berbagai pihak yang telah mendukung, melanjutkan perjuangan para pendahulu untuk memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Alor.
Dialog publik ini berjalan dengan suasana yang penuh khidmat dan kekeluargaan, konstruktif dan ilmiah, peserta, undangan memberikan berbagai pertanyaan kritis dan solusi terkait materi yang disampaikan oleh sejumlah narasumber, pertanyaan itu mulai dari profil dan persyaratan DOB Pantar, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di pantar, Fasilitas Publik, Infrastuktur jalan yang dianggap perlu perhatian serius dari pemerintah, Pendapatan Asli Daerah hingga hasil komuditi seperti Jambu mente, rumput laut, ikan dan lain sebagainya yang masih di bawa ke Lembata, Flores Timur, harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor diwakili Asisten I Setda Alor, Syarifuddin Djawa, SH, yang membawakan materi mengenai visi kebijakan strategis daerah induk, ia menyampaikan Bupati Alor dan Wakil Bupati mempunyai komitmen dalam menghadirkan suatu daerah otonomi baru yakni Kabupaten Pantar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Lakamau mendukung secara proaktif pembentukan DOB Kabupaten Pantar dan itu diwujudkan dalam RPJM termasuk dalam program 100 hari kerja yang sebelumnya sudah dibahas di kecamatan pantar (Kabir). Menurutnya, perjuangan pemekaran Kabupaten Pantar telah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Alor.
“Untuk pemekaran Kabupaten Pantar ini, bagi pemerintah daerah hal ini menjadi sebuah prioritas. Segala sarana dan prasarana sudah layak, maka selayaknya kita bersatu dan bergandengan tangan untuk memperjuangkan harapan besar ini,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Komitemen pemerintahan daerah itu dinyatakan dalam perjanjian kerja antar pemerintah daerah bersama Universitas Nusa Cendana Kupang dan juga sudah melakukan MoU, hal ini tentunya didukung dengan anggaran atas persetujuan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Alor mengalokasikan anggaran 1 milyar.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Buche Brikmar. Menurutnya, pembentukan Kabupaten Pantar bukan hanya kepentingan masyarakat Pulau Pantar semata, melainkan kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Alor.
Ia menegaskan bahwa perjuangan Daerah Otonomi Baru merupakan Bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
“Kami berkomitmen bahwa Daerah Otonom Baru bukan sekadar soal pemekaran, tetapi merupakan upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Alor. Persatuan menjadi modal utama untuk terus berjuang mencapai mimpi besar ini,” tegasnya.
Ketua DPRD menyampaikan komitmennya melalui jaringan relasi yang ia bersama anggota DPRD miliki akan membangun komunikasi dengan ditingkat pusat agar presiden segera membuka moratorium DOB, menurutnya di NTT, Kabupaten Alor masuk dalam usulan di pemerintah pusat terkait dengan DOB Kabupaten Pantar.
Kaitannya dengan penganggaran Ketua DPRD menyatakan bahwa dalam perubahan anggaran Ia bersama seluruh anggota DPRD memberikan dukungan politik anggaran, tidak ada kata yang tidak, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Panitia DOB Kabupaten Pantar yang diwakili oleh Sekretaris Panitia, Moris Weni, S.Sos dalam pemaparan materi nya ia menyampaikan Sejarah panjang terkait dengan pembentukan panitia dan perjuangan mengantarkan dokumen DOB Pantar ke Pemerintah Pusat pada tahun 2013.
Lebih lanjut dijelaskan terkait dengan Profil, Kesiapan dan Aspirasi masyarakat. Menurutnya aspirasi masyarakat ini sudah di bahas dan disetujui dan dilengkapi dengan administrasi oleh Badan Bermusyawarah Desa di lingkup Se-Pulau Pantar pada waktu itu.
Terkait profil pantar, ia mengatakan pantar merupakan wilayah strategis lintas Kabupaten dan Negara sehingga akses untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan lebih signifikan ketika menjadi Kabupaten nantinya.
Moris Weni menyampaikan ungkapan terimakasih kepada pemerintah daerah, DPRD, Forum Akademisi Pantar, parah tokoh masyarakat dan seluruh elemen yang terus memberikan dukungan untuk percepatan pembetukan DOB Kabupaten Pantar.
Sementara itu, Sekretaris Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB Seluruh Indonesia, Panitia DOB Pantar, para akademisi Universitas Tribuana Kalabahi, serta Rektor Untrib Kalabahi juga menyatakan dukungan terhadap percepatan pembentukan Kabupaten Pantar.
Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, Elia Maruli, SE., M.M dalam pemaparan materi nya ia memberikan dukungan penuh terhadap pembetukan DOB Kabupaten Pantar, Ia juga menegaskan bahwa Untrib menjadi laboratorium mesin pencetak SDM bagi generasi muda Alor Pantar.
Sinergi antara Pemerintah, DPRD, FORKONAS DOB Seluruh Indonesia, Panitia DOB, Akademisi, Organisasi Pemuda, Organisasi Kemahasiswaan dan masyarakat tersebut diharapkan menjadi energi positif untuk mempercepat lahirnya Kabupaten Pantar sebagai daerah otonom baru yang mandiri serta mampu menghadirkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di wilayah kepulauan itu. (FKK/Eka Blegur).
