Top 5 minggu ini

spot_img

Related Posts

Jonas Salean Sebut Tak Ada Stunting saat Dia jadi WaliKota Kupang, Faktanya Ada 270 Penderita Gizi Buruk

Kupang, FKKNews.com -Calon Wali Kota Kupang, Jonas Salean mengatakan saat dirinya menjadi Wali Kota Kupang pada periode 2012-2017, di Kota Kupang tidak ada kasus stunting. Hal ini disampaikan dalam acara debat kandidat Pilwalkot Kupang, Sabtu (19/10/2024).

Saat menanggapi jawaban paslon nomor 3, George Hadjoh-Walde Taek terkait penanganan stunting, Jonas mengatakan persoalan stunting sangat sederhana. Harus berdayakan posyandu dengan biaya operasional yang cukup. Pasalnya, di Posyandu itu setiap bulan menjadi tempat berkumpulnya ibu hamil dan balita untuk mengecek kesehatan.

“Kami pengalaman 2012-2017 stunting tidak ada di kota ini. Coba lihat data. Walaupun dananya (operasional) kecil tapi kita lancar, tidak ada potongan-potongan. Apapula ibu meninggal, kecil sekali jumlahnya,” kata Jonas yang lantas mendapat sorakan dari para pendukung lawan yang ikut menyaksikan secara langsung.

Namun berdasarkan penelusuran media ini ada ratusan anak mengalami gizi buruk. Gizi buruk merupakan penyebab stunting. Berdasarkan laporan Antaranews.com (https://kupang.antaranews.com/berita/5756/gizi-buruk-melanda-kota-kupang), anak penderita gizi buruk pada tahun 2016 sebanyak 270 orang.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Kupang mencatat baru pada tahun 2019 dilakukan pendataan terhadap balita stunting yang dilakukan melalui Posyandu dengan mengukur berat badan 20-an ribu anak. Oleh karena itu, baru pada tahun 2019 ada data terkait stunting seiring meningkatnya angka partisipasi posyandu. Sebelumnya angka partisipasi posyandu hanya 46%.

Untuk diketahui, angka stunting dari tahun ke tahun juga terus menurun. Prevalensi stunting sudah mulai menurun dari tahun 2021 sebanyak 26,1%, 2022 turun menjadi 21,5%, dan tahun 2023 turun menjadi 17,2%.

Pemerintah Tak Bisa Sendiri

Menanggapi masalah stunting, Jeriko-Adinda menyatakan masalah stunting adalah masalah bersama sehingga pemerintah tak bisa sendiri. Pemerintah harus menggandeng pihak swasta untuk sama-sama mengurangi angka stunting dengan alokasi anggaran yang cukup.

Baca juga  Kanwil Kemenkumham NTT Berikan Remisi Nyepi Pada 3 Nara Pidana Keturunan Bali 

“Oleh karena itu, kita harus berjuang bersama dengan meningkatan anggaran untuk penanganan stunting,” kata Jeriko.

Selain itu, perlu ada intervensi gizi bagi ibu-ibu khususnya ibu hamil dan juga menjamin adanya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik. “Salah satu hal penting adalah insentif untuk kader Posyandu. Karena Posyandu itu pos pelayanan terpadu artinya bukan hanya bidang kesehatan tapi juga bidang yang lain. OPD-OPD lain juga mesti terlibat di dalamnya misalnya pertanian,” tambah Lusia Adinda. (*FKK03)

Popular Articles