RAPBD Alor 2027 Capai Rp1,2 Triliun, Fraksi NasDem Soroti PAD, Belanja Pegawai dan Pembangunan Rakyat

Kalabahi, FKKNews.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027. Beberapa persoalan strategis yang menjadi perhatian Fraksi NasDem antara lain tingginya alokasi belanja pegawai, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya realisasi anggaran tahun 2026, serta belum maksimalnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemandangan umum Fraksi Partai NasDem tersebut dibacakan Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Alor, Joni Tulimau, S.E., M.Si dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Alor, dipimpin Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD yang hadir.

Dalam dokumen pemandangan umumnya, Fraksi NasDem mengangkat tema reflektif, yakni “Anggaran adalah wajah politik sesungguhnya. Ia berbicara jujur tentang keberpihakan, tentang siapa yang diutamakan dan siapa yang diperjuangkan.”

Fraksi NasDem menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan pengalokasian keuangan daerah, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Belanja Pegawai Tembus Rp721 Miliar

Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah struktur belanja daerah dalam rancangan APBD 2027 yang dinilai masih didominasi belanja aparatur pemerintah.

Fraksi mencatat, alokasi belanja pegawai bersama kebutuhan PPPK paruh waktu mencapai sekitar Rp721,222 miliar atau lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi beban fiskal yang cukup besar bagi kemampuan keuangan daerah.

Menurut Fraksi NasDem, orientasi pembangunan daerah seharusnya tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan agar besarnya belanja aparatur tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi juga meminta penjelasan pemerintah terkait kenaikan belanja pegawai dalam APBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp623,321 miliar, meningkat sekitar Rp25,698 miliar atau 4,30 persen dibandingkan alokasi tahun anggaran 2026 sebesar Rp597,622 miliar.

Selain itu, Fraksi meminta rincian alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp337,367 miliar, terutama untuk mengetahui besaran belanja di luar komponen PPPK paruh waktu.

Soroti Rendahnya Realisasi PAD dan Belanja Tahun 2026

Fraksi NasDem juga mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan merealisasikan belanja pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data realisasi yang disampaikan dalam Pengantar Nota Keuangan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 56,45 persen. Fraksi menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Karena itu, pemerintah diminta memberikan penjelasan secara terperinci mengenai capaian masing-masing objek PAD, termasuk langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

Tidak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah tahun 2026 yang baru mencapai 67,69 persen juga menjadi perhatian serius Fraksi NasDem.

Fraksi meminta penjelasan mengenai rendahnya realisasi tersebut, terutama pada belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pemerintah daerah juga diminta menunjukkan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,204 Triliun

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi NasDem mencatat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,204 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 13,57 persen atau Rp143,970 miliar dibandingkan target pendapatan daerah tahun 2026.

Fraksi meminta penjelasan pemerintah mengenai dasar perhitungan proyeksi kenaikan pendapatan tersebut, termasuk peningkatan proyeksi penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp4,869 miliar.

Fraksi menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus didasarkan pada perhitungan potensi yang realistis dan tidak boleh berujung pada kebijakan yang membebani rakyat.

Sementara itu, belanja daerah tahun 2027 ditargetkan mencapai lebih dari Rp1,200 triliun atau meningkat sekitar 13,52 persen dibandingkan APBD Murni tahun 2026 yang sebesar lebih dari Rp1,057 triliun.

Selain belanja pegawai, Fraksi NasDem turut menyoroti alokasi belanja hibah sebesar Rp25,101 miliar yang dinilai cukup besar dan meminta pemerintah menjelaskan peruntukannya secara terperinci.

Fraksi juga mempertanyakan pengurangan belanja bantuan sosial dari sekitar Rp2,486 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp1,315 miliar pada tahun 2027, mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.

Anggaran Infrastruktur dan Kebutuhan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas

Pada sektor pembangunan, Fraksi NasDem menilai peningkatan alokasi belanja modal belum sepenuhnya menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Kabupaten Alor.

Fraksi menekankan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian, mengingat Kabupaten Alor memiliki 18 kecamatan dengan kondisi geografis kepulauan dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda-beda.

Sejumlah kebutuhan pembangunan yang disampaikan Fraksi NasDem meliputi peningkatan dan lanjutan pembangunan jalan pada ruas Sp. Kalabahi–Sp. Awalaha, Lawahing–Toblang, Wolatang–Kebun Kopi, Awalaha–Omtel, Awalaha–Aloindon–Tulta, Mali–Meibuil, IKK Mebung–Wolatang, Air Kenari–Buuta, Lingkar Pura, Alor Kecil–Awalah, khususnya Bampalola–Ladon, serta sejumlah ruas jalan lainnya.

Fraksi juga mengusulkan peningkatan jalan di wilayah Kecamatan Abal Kokar, ruas jalan menuju SMA Negeri Kolana Utara, Pasar Seribu Kunatena di Desa Kolana Selatan, ruas Luba–Atengmelang, Moru–Maiwal, Maiwal–Buraga, serta jalan lintas Mataru.

Selain infrastruktur jalan, Fraksi NasDem meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kolana Utara, Lembur Timur, Petleng, Nur Benlelang, Waisika, dan Kamot.

Pembangunan embung di Mademang, Desa Langkuru, dan Maritaing juga menjadi usulan prioritas, termasuk normalisasi Kali Padang Panjang, Kali Yesu di Desa Kolana Selatan, serta sejumlah aliran kali di Langkuru.

Fraksi turut mengusulkan pembangunan saluran irigasi Padang Panjang, optimalisasi lahan pertanian, pencetakan sawah baru di Kecamatan Pureman, serta pembangunan rabat beton di Kelurahan Adang menuju Kampung Lama yang dapat dimanfaatkan masyarakat petani.

Usulkan Terminal Air dan Penguatan Sektor Ekonomi Rakyat

Dalam rangka menjawab persoalan keterbatasan akses air bersih, Fraksi NasDem mengusulkan pembangunan terminal air di sejumlah wilayah yang belum memiliki sumber mata air memadai.

Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Monbang, Kopidil, Pante Deere, Lawahing, Otvai, Hulnani, Bampalola, dan Ladon.

Pada sektor ekonomi, Fraksi mendorong pengadaan ternak sapi, babi, dan kambing, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah juga diminta memperhatikan bantuan alat dan mesin pertanian, peralatan perikanan, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Fraksi menegaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi harus dirancang secara terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu, Fraksi meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan larangan pasokan kayu dari luar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Fraksi juga menyoroti kondisi hutan yang gundul akibat penebangan pohon di sejumlah wilayah yang berdampak terhadap berkurangnya sumber-sumber mata air.

Pertanyakan Penyertaan Modal Bank NTT

Fraksi NasDem turut menyoroti rencana pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2027 sebesar Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank NTT.

Fraksi meminta pemerintah menjelaskan total penyertaan modal daerah yang telah diberikan kepada Bank NTT serta besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kabupaten Alor setiap tahunnya dari penyertaan modal tersebut.

Di sisi lain, Fraksi juga mempertanyakan tidak berfungsinya fasilitas ATM Bank NTT di hampir seluruh titik layanan, kecuali di Kantor Cabang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi masyarakat.

Fraksi juga meminta penjelasan mengenai urgensi pengalokasian belanja modal tanah, termasuk apakah kebutuhan tersebut benar-benar mendesak atau merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat.

Minta Penjelasan Kondisi Bupati dan Kepastian Lelang Jabatan Eselon II

Selain persoalan anggaran dan pembangunan, Fraksi NasDem turut menyampaikan perhatian terhadap percepatan pemulihan kesehatan Bupati Alor.

Fraksi mengingatkan bahwa salah satu rekomendasi yang pernah disampaikan adalah agar Bupati mendapatkan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Jakarta demi memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Namun, hingga pemandangan umum tersebut disampaikan, rekomendasi itu disebut belum terlaksana.

Karena itu, Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi dan keberadaan Bupati Alor. Fraksi juga menegaskan pentingnya kehadiran Bupati dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan sesuai tahapan pembahasan APBD.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Fraksi NasDem turut mempertanyakan belum adanya kepastian mengenai tahapan pelaksanaan seleksi atau lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Fraksi meminta pemerintah menyampaikan penjelasan resmi kepada DPRD agar seluruh proses tersebut dapat diketahui secara transparan oleh lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah daerah.

NasDem Terima untuk Dibahas Lebih Lanjut

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada kinerja, hasil, dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan semata-mata mengejar tingginya realisasi penyerapan anggaran.

Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan dan penerimaan daerah bagi pembiayaan program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Fraksi juga menegaskan bahwa fungsi DPRD dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus berjalan secara sinergis dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pada akhir penyampaian, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor menyatakan menerima Rancangan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.

Pemandangan umum tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Partai NasDem, Deni Padabang, dan Sekretaris Fraksi, Joni Tulimau, di Kalabahi, 11 November 2026.

Penyampaian pemandangan umum ini juga berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai NasDem yang mengusung tema “Meneguhkan Restorasi, Menguatkan Bakti”. Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen Fraksi NasDem untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi dan peran kelembagaan DPRD. (*Fkk).