11
Kupang, FKKNews.com – Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Prof. Dr. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. (AFHEA), mengkritik pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki kesempatan melakukan upaya hukum maupun jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki kesempatan maupun jalur hukum untuk membuktikan ijazahnya dinilai terlalu prematur.
Hal ini karena saat ini proses persidangan atas perkara yang diajukan oleh Mrs. Sihombing, Deni Indrayana, dan kawan-kawan sedang berjalan di PTUN Jakarta, di mana pihak Gibran telah diterima secara resmi sebagai tergugat intervensi. Dalam konteks tersebut, Gibran beserta kuasa hukumnya memiliki kesempatan terbuka untuk membuktikan ijazahnya di depan pengadilan.
Menurut Prof. Yafet, pernyataan tersebut terlalu prematur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila tidak mempertimbangkan perkembangan kedudukan hukum Gibran dalam perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) harus dilihat berdasarkan kedudukan hukum atau legal standing para pihak dalam perkara.
Dalam konteks perkara yang diajukan oleh Subhan, apabila Gibran bukan merupakan pihak yang memiliki kedudukan sebagai tergugat intervensi, maka terdapat persoalan mengenai legal standing Gibran untuk mengajukan PK.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran sama sekali tidak memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
“Pendapat yang menyatakan bahwa Gibran tidak punya jalur hukum lagi itu terlalu prematur, bahkan terkesan ejakulatif. Pernyataan seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika tidak melihat perkembangan kedudukan hukum Gibran dalam perkara tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti posisi Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang dinilai memiliki kedudukan hukum untuk menempuh upaya PK dalam perkara tersebut. Bahkan, terdapat kemungkinan kementerian terkait akan menggunakan jalur hukum tersebut sesuai dengan perkembangan dan kepentingan hukum pemerintah.
Lebih lanjut, Prof. Yafet menegaskan bahwa apabila Gibran telah secara resmi mengajukan diri dan diterima sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut, maka kedudukan hukumnya harus diperhitungkan dalam menentukan hak dan peluang melakukan upaya hukum.
Dengan demikian, kesempatan untuk menguji dan membuktikan persoalan ijazah melalui mekanisme persidangan di PTUN Jakarta masih terbuka, sepanjang tersedia dasar hukum dan mekanisme prosedural yang dapat ditempuh.
Pertemuan Prabowo-Gibran Kirim Pesan Politik Kuat
Selain persoalan hukum, Prof. Yafet juga memberikan perhatian terhadap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam sebagaimana disampaikan melalui keterangan Menteri Sekretaris Negara.
Menurutnya, pertemuan tersebut mengirimkan pesan simbolik dan politik yang sangat kuat di tengah berkembangnya wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden.
“Pertemuan Presiden dan Wakil Presiden selama kurang lebih 2,5 jam itu mengirimkan pesan simbolik yang sangat kuat. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Presiden tidak ingin membiarkan Wakil Presidennya menghadapi sendiri proses pemakzulan,”ujarnya.
Ia menilai, sikap Presiden tersebut berpotensi memengaruhi kalkulasi politik para ketua umum partai politik, terutama partai-partai yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan mendukung atau mendorong proses pemakzulan.
“Pesan simbolik dari Presiden ini tentu menjadi pertimbangan politik tersendiri bagi para ketua umum partai. Mereka bisa saja berpikir ulang, bahkan melakukan reposisi terhadap sikap politik yang sebelumnya ditunjukkan,” ucapnya.
Prof. Yafet juga menyoroti arahan Presiden agar Wakil Presiden menghadapi dan berkoordinasi dalam menempuh jalur hukum, khususnya terkait proses yang sedang berjalan di PTUN Jakarta.
Menurutnya, persoalan yang menyeret Wakil Presiden harus dihadapi melalui mekanisme hukum, bukan semata-mata melalui tekanan dan manuver politik.
“Persoalan ini harus dihadapi melalui jalur hukum. Arahan Presiden untuk menghadapi dan berkoordinasi dalam proses hukum di PTUN menunjukkan bahwa ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum masih harus ditempuh,” jelasnya.
DPR Diminta Tidak Terburu-buru
Pada bagian lain, Prof. Yafet mengingatkan DPR agar berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil langkah politik terkait wacana pemakzulan Gibran.
Ia menilai, proses hukum yang masih berjalan, baik gugatan di PTUN Jakarta maupun kemungkinan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), harus menjadi perhatian sebelum DPR mengambil keputusan atau langkah politik lebih lanjut.
“DPR harus berhati-hati dan tidak boleh terburu-buru. Jangan sampai mengambil langkah yang prematur ketika proses hukum masih berjalan. Sebab, langkah yang tidak diperhitungkan secara matang dapat menimbulkan implikasi hukum dan ketatanegaraan yang serius di kemudian hari,” katanya.
Menurutnya, persoalan keabsahan ijazah maupun dinamika politik yang menyertainya harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan hukum.
Setiap pihak, termasuk DPR dan pemerintah, perlu memastikan bahwa langkah yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak mengabaikan proses peradilan yang sedang berjalan.
Ia menegaskan, kepastian hukum dan kehati-hatian konstitusional menjadi penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang lebih luas.(FKK02)
