RAPBD Alor 2027 Mulai Dibahas, Wabup Rocky Winaryo Paparkan Arah Kebijakan Anggaran Daerah Di Rapat Paripurna DPRD 

Kalabahi, FKKNews.com -Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, S.H., M.H., membacakan Nota Keuangan Bupati Alor atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, pada Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Alor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, Wakil Ketua dan dihadiri para anggota DPRD serta Asisten, Staf Ahli dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Penyampaian Nota Keuangan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui persetujuan bersama.

Dalam Nota Keuangan yang dibacakannya, Wakil Bupati Rocky Winaryo menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 telah diawali dengan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kedua dokumen perencanaan penganggaran tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan DPRD Kabupaten Alor melalui penandatanganan nota kesepakatan pada 27 Juli 2026.

Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah bersama DPRD dalam menyusun serta membahas Ranperda APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027.

Lebih lanjut, Nota Keuangan RAPBD 2027 disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah, rencana pendapatan, alokasi belanja, serta kebijakan pembiayaan daerah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Secara garis besar, struktur APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pada komponen pendapatan daerah, terdapat tiga sumber utama penerimaan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, komponen belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat jenis, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Adapun belanja modal diarahkan untuk membiayai pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.

Selanjutnya, komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung keseimbangan anggaran dan keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan gambaran umum kondisi pendapatan daerah, berbagai permasalahan yang dihadapi, estimasi penerimaan, serta arah kebijakan pendapatan daerah.

Selain itu, dijelaskan pula kondisi dan kebijakan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terarah, terukur, transparan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Alor.

Penyusunan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 juga berpedoman pada sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Beberapa ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Melalui penyampaian Nota Keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor mengharapkan DPRD dapat melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap seluruh komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

Pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, efektif, efisien, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Alor.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor ini sekaligus menjadi momentum strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah melalui penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dengan demikian, APBD yang nantinya disepakati dan ditetapkan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi landasan utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Pada akhirnya, seluruh kebijakan penganggaran tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Alor. (*Fkk).