Winston Rondo Kecam Pemotongan Dana PIP untuk Ganti Uang Komite, Praktik Ini Salah Kaprah

Kupang, FKKNews.com – Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMKN Polo untuk membayar iuran Pembinaan Pendidikan (IPP) memantik reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo. Politisi yang konsen pada isu pendidikan ini menegaskan bahwa praktik tersebut salah kaprah dan melanggar regulasi.

Dana PIP, menurut Winston, adalah beasiswa negara untuk siswa dari keluarga miskin, yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, termasuk seragam, alat tulis, dan biaya sekolah lainnya. Dana ini bukan instrumen pungutan sekolah untuk mengganti iuran komite atau IPP.

“SMKN Polo ini sempat diangkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Kepala dinas menjelaskan bahwa Dana PIP tidak diperbolehkan dipakai untuk bayar IPP. Dana PIP itu diberikan untuk keluarga miskin untuk membiayai pendidikannya, termasuk seragam dan kebutuhan lain,” jelas Winston Rondo, yang juga anggota DPRD NTT dari Dapil Kabupaten Kupang, Rote, Sabu ini.

Mantan Ketua Pemuda GMIT ini menambahkan bahwa pihak dinas langsung bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini. Kepala Bidang SMK berkoordinasi dengan pihak sekolah, orang tua siswa dipanggil untuk memberikan keterangan, dan Koordinator Pengawas Pendidikan diminta mengambil sikap tegas.

“Ini sudah kebiasaan di sekolah-sekolah kita. Karena siswa lambat atau tidak sanggup bayar komite atau IPP, sekolah langsung potong begitu terima PIP. Padahal itu dilarang,” tegas Winston yang juga menjabat sebagai Ketua PBVSI NTT tersebut.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan pentingnya menertibkan praktik pemotongan PIP. Menurutnya, IPP memiliki mekanisme resmi dan tidak boleh diambil dari uang beasiswa negara.

“Kalau transport disepakati dari awal, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dipotong sedemikian rupa dan siswa hanya terima Rp 90 ribu, itu kejahatan,” kata pendiri LSM CIS Timor ini.

Ketua GAMKI NTT ini juga menyerukan agar seluruh sekolah memahami aturan dana PIP dan memastikan hak-hak siswa terlindungi. “Anak-anak kita sudah cukup terbebani biaya pendidikan dan tantangan belajar. Jangan tambah beban mereka dengan pemotongan ilegal seperti ini. Pemerintah dan sekolah harus melindungi hak-hak siswa sesuai aturan,” pungkas politisi muda yang selalu kritis tentang isu pendidikan tersebut. (FKK02)