Kupang, FKKNews.com – Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Patris Lali Wolo, mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar memberi perhatian serius terhadap Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada yang dinilainya memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun hingga kini justru terabaikan dari sisi kebijakan dan penganggaran.
Menurut Patris, Pelabuhan Aimere memiliki posisi strategis sebagai simpul distribusi hasil pertanian, perikanan, serta mobilitas barang dan jasa antarwilayah di Pulau Flores. Namun kondisi infrastruktur dan dukungan anggaran yang minim membuat pelabuhan tersebut belum dikelola secara optimal.
“Ini pelabuhan potensial. Tapi anehnya, alokasi anggaran yang disetujui pemerintah untuk perbaikan dan pengembangannya justru sangat sedikit. Padahal, kalau dikelola serius, Pelabuhan Aimere bisa menjadi salah satu sumber PAD yang menjanjikan,” tegas Patris, pada Jumat (23/1).
Patris yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT ini menilai, lemahnya perhatian terhadap Pelabuhan Aimere mencerminkan belum adanya keberpihakan kebijakan yang kuat terhadap penguatan sektor transportasi laut sebagai tulang punggung ekonomi daerah, khususnya di Flores bagian tengah. Patris mengingatkan bahwa pembangunan pelabuhan bukan semata proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Patris meminta Pemerintah Provinsi NTT melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan sektor kepelabuhanan, termasuk menyusun roadmap pengembangan Pelabuhan Aimere yang terintegrasi dengan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau pemerintah provinsi serius bicara soal peningkatan PAD, maka pelabuhan-pelabuhan seperti Aimere tidak boleh dipinggirkan. Jangan hanya fokus pada pelabuhan besar, sementara pelabuhan penyangga dibiarkan berjalan apa adanya,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD NTT dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka, Patris menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agar aspirasi daerah terkait pengembangan infrastruktur strategis mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran dan kebijakan di tingkat provinsi.
Ia berharap, ke depan Pemerintah Provinsi NTT dapat lebih responsif melihat potensi riil daerah, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat, tetapi benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTT. (*/FKK)
