11
Kalabahi, FKKNews.com – Dukungan politik untuk kemandirian Pulau Pantar makin deras. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Alor, Ernes The Frinto Mokoni, S.Sos, menegaskan sikap bulat fraksinya mendukung penuh pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pantar. Pernyataan itu disampaikannya usai Sidang Paripurna DPRD Alor terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Batunirwala, Selasa (17/06/2026).
Rasionalitas 3T: Pantar Wajib Mekar
Ernes mnegaskan penuh emosional dengan nalar geografis. “Kami Fraksi PKB DPRD Alor mendukung penuh DOB Pantar. Kenapa? Karena kita ini daerah 3T yakni terluar, tertinggal, terbelakang. Kita bukan daerah industri. Salah satu solusi menaikkan pelayanan publik, Alor sebagai daerah kepulauan sudah harus mekar. Pulau Pantar dengan 5 kecamatan berpenghuni sudah layak mekar,” tegasnya.
Logika sederhananya jika jarak dan rentang kendali jadi hambatan pelayanan, maka pemekaran adalah jawaban rasional, bukan ambisi politik.
Kritis Soal Moratorium: Siapkan Data, Jangan Tunggu
Menyikapi isu moratorium DOB nasional, Ernes justru menantang Pemda untuk proaktif. “Soal ada yang bilang masih moratorium, dari aspek kelengkapan administrasi pemerintahan harus siapkan segala kelengkapan. Ketika keran moratorium dibuka, tinggal kita sodorkan.”
Ia mengingatkan dokumen kelayakan tahun-tahun lalu wajib direvisi. “Ada kemajuan setiap tahun yang belum terbaca di perencanaan. Data IPM, PAD, infrastruktur, SDM semua harus update. Dokumen itu harus masuk sekarang,” ujarnya kritis.
Anggaran Rp1 Miliar? “Angka Sangat Kecil untuk Urusan Kabupaten”
Sikap kritis Ernes muncul saat bicara komitmen fiskal. “Urusan pemekaran kabupaten ini kalau anggaran Rp1 miliar bagi saya angka sangat kecil. Ini urusan kabupaten, bukan kecamatan. Kalau Pemda serius, harus didukung intervensi anggaran yang rasional,” tegasnya.
Dari sisi politik anggaran, Fraksi PKB 100% mendukung. Dari sisi jaringan pusat, Ernes memastikan kader PKB di DPR RI akan diaktifkan. “Ketua DPR juga sudah sampaikan akan komunikasi. Semua fraksi pasti dukung, karena ini kepentingan daerah dan rakyat,” lanjutnya.
Teguran Keras ke Pemda: Jangan ‘Omon-Omon’
Puncak kritik Ernes diarahkan ke eksekutif. Ia mengingatkan bahwa perjuangan DOB Pantar sudah 16 tahun sejak era Bupati Simeon Pally. Moratorium bikin semua lupa. Kini Bupati Iskandar Lakamau dan Wabup Rocky Winaryo sudah bawa DOB Pantar ke program 100 hari dan turun langsung ke Pantar.
“Tapi dari sisi politik kami berharap di pemerintahan ‘Is The Rock’ ini tidak hanya bicara DOB Pantar di program 100 hari saja. Harus dilaksanakan agar betul-betul kabupaten ini berdiri. Caranya kepala daerah dan jajaran harus serius fokus urus,” pungkasnya.
Ernes juga menyorot inkonsistensi nasional. “Kita bilang moratorium, moratorium. Tapi tiap dengar Papua mekar kabupaten, Kalimantan muncul kabupaten baru, Sumatra juga. Berarti ada skema yang bisa ditempuh. Tugas pemerintah harus serius. Kami DPRD kasih dukungan politik dan anggaran. Tapi yang laksanakan ini kepala daerah. Jangan omon-omon saja. Kami juga bagian dari Republik Indonesia!!,” tegasnya. (FKK/Eka Blegur).
