Kupang, FKKNews.com – Ombudsman NTT dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kendala rekrutmen siswa baru di sekolah swasta. Meskipun pendaftaran offline telah ditutup pada 10 Juli lalu, masih banyak sekolah swasta yang belum berhasil mendapatkan siswa baru. Ombudsman NTT berharap bahwa siswa-siswa yang tidak mendaftar di sekolah negeri telah mendaftar di sekolah swasta.
“Memang masih banyak sekolah Swasta yang belum dapat siswa baru, meskipun pendaftaran offline sudah ditutup 10 Juli kemarin. Kita Tunggu saja, saya harap anak-anak yang tidak mendaftar di sekolah negeri sudah mendaftar di sekolah swasta.” Ungkap Darius Beda Daton (Kepala OmBudsman NTT)
Ombudsman juga menyoroti praktik beberapa sekolah negeri yang membuka kelas pagi dan sore, yang akan diteliti kembali pada tahun depan. Sehingga, semua sekolah negeri hanya diperbolehkan memiliki kelas pagi. Jika ada siswa yang tidak tertampung, mereka akan diarahkan ke sekolah swasta.
“Untuk PPDB tahun depan, Rombel yang dimasukkan didalam Juknis daya tampung sekolah, harus rombel yang rael ada di sekolah. Jadi jangan sampai ada sekolah yang buka kelas pagi dan sore, nanti kita sisir lagi tahun depan, jadi semua sekolah negeri hanya boleh sekolah pagi, sehingga kalau ada yang tidak tertampung, otomatis harus ke sekolah swasta.”
Sementara itu, BMPS NTT meminta pemerintah untuk menciptakan sistem yang adil yang dapat mengakomodir semua kepentingan. BMPS NTT menyatakan kesiapannya untuk berkompetisi dengan sekolah negeri.
“Kami minta pemerintah itu bikin sistem yang adil untuk mengakomodir semua kepentingan, kami sekolah swasta siap berkompetisi, jangan sampai sistem ini hanya memprioritaskan sekolah negeri. calon siswa baru yang hanya delapan ribuan orang diserap habis sekolah negeri sekitar tujuh ribuan, kalau begini caranya, bagaimana sekolah swasta bisa rekrut siswa baru.” Ungkap Winstin N. Rondo (Ketua BMPS NTT)
BMPS NTT juga mendesak pengaturan kuota untuk direvisi dengan memperhitungkan jumlah siswa yang sebenarnya. Jika hanya ada delapan ribu calon siswa baru, maka pemerintah harus mengurangi jumlah kuota rombongan belajar di sekolah negeri. Selain itu, BMPS NTT mendorong kajian ulang terhadap pengaturan zonasi
“Kita minta diatur ulang pengaturan kuotanya, hitungannya harus real kalau siswa baru hanya ada delapan ribuan, maka pemerintah harus kurangi jumlah kuota rombongan belajar di sekolah negeri. Lalu yang kedua kedepan kita harus kaji Kembali pengaturan zonasi, karna kita duga pengaturan zonasinya terlalu luas sehingga tidak bepihak pada kebutuhan sekolah swasta.” (FKK02)
