Kalabahi, FkkNews.com – Pemerintah tegaskan sikap siap menyerahkan SPJ dan APBDes Desa Bukit Mas Tahun Anggaran 2021 jika diminta Kejaksaan Negeri Alor sebagai alat bukti dalam proses hukum dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Yehskiyel Kerhom, S.Sos sebagaimana laporan masyarakat.
Asisten III Setda Alor Melki Bely, S.Sos, M.SI ketika menerima Aliansi Anti Korupsi gabungan dua organisasi kemahasiswaan asal Pulau Pantar yakni Gerakan Mahasiswa Pantar Timur (GEMPARTI) dan Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) dalam melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Alor, Jumat (15/09/2023).
Melki yang didampingi Asisten I Setda Alor Ridwan Nampira, S.Sos menyampaikan sikap pemerintah Kabupaten Alor ini setelah mendengar aspirasi dari Aliansi Anti Korupsi dan perwakilan masyarakat Desa Bukit Mas saat berdialog di ruangan rapat Kantor Bupati Alor yang meminta agar Bupati Alor segera memerintahkan IRDA untuk melakukan Audit pengelolaan dana desa Bukit Mas, secara khusus pembangunan jaringan air dari sumber mata air Lawar 2021 dengan dana desa.
“Kami dapat konfirmasi dari PMD jika siap serahkan SPJ dan APBDes Desa Bukit Mas Tahun 2021 jika diminta pihak Kejaksaan Negeri Alor,” jelas Melki
Aksi demonstrasi yang menuntut IRDA segera melakukan audit dugaan korupsi dana desa Bukit Mas 2021 yang di lakukan oleh GEMPARTI dan IMP2 turut dihadiri oleh sejumlah senior dua organisasi mahasiswa asal Pulau Pantar, yakni mantan Ketua IMP2 Alan Maley dan Mantan Ketua GEMPARTI Nelis Olang.
Nelis Olang dalam dialog dengan Asisten III mengatakan, Kepala Desa Bukit Mas ini tidak beres. Bekin resah di masyarakat dengan mengatakan selagi Bupati Alor masih Drs. Amon Djobo, M.AP, tidak ada yang bisa ganggu dia.
“Saya minta agar Kepala Desa Bukit Mas ini perlu dibina secara khusus dan diberikan teguran,”jelas Nelis.
Selanjutnya Melki Bely, setelah menerima Laporan dari aliansi dan perwakilan masyarakat yang diwakili orang-orang tua ini, pihaknya akan segera menyampaikan kepada Bupati Alor.
“Kami akan minta supaya IRDA jadwalkan audit berdasarkan laporan masyarakat, Bupati Alor itu orang yang konsisten, Salah ya proses hukum, Pemerintah konsisten kalau ada masalah hukum, Kita punya bukti beberapa kepala desa yang harus berurusan dengan proses hukum,” ujar Melki.
Dirinya menjelaskan bahwa, ” jika ada yang melakukan kesalahan pasti dikenakan tindakan. Untuk Desa Bukit Mas, jika hasil audit didapati temuan maka ada langka yang pemerintah tindak lanjuti. Pemerintah tidak kompromi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan orang banyak,” tegasnya.
Asisten III itu menyampaikan rasa hormat secara khusus kepada orang-orang tua yang mewakili masyarakat datang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Sebelumnya, saat melakukan aksi unjuk rasa damai di IRDA, Ketua GEMPARTI Nahum Perang mendesak IRDA Alor untuk segera melakukan audit terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang telah disampaikan melalui laporan masyarakat.
Tak hanya mendesak IRDA segera melakukan audit tetapi Nahum Perang yang secara bergantian dengan Alan Maley, Anis Dua Lau, Nelis Olang dan aktivis lainnya menyampaikan pendapat meminta IRDA Alor mengenai kepastian kapan memulai pemeriksaan terhadap laporan masyarakat yang disampaikan sejak 2021 silam.
Yermias Lolang, salah seorang warga Desa Bukit Mas yang ikut dalam aksi damai bersama GEMPARTI-IMP2 kepada Sekretaris IRDA mengatakan, pihaknya datang dari Kabir, kesini itu dengan uang dari mama-mama punya uang untuk beli siri pinang, beli garam dan beli fitsin.
“Bapak tolong dengar baik-baik. Kami datang disini punya tujuan itu bagaimana sehingga harus ada kejelasan dari pada Inspektorat Daerah ini. Harus ada kejelasan kapan turun. Itu yang kami minta,” pungkasnya.
Yermias menambahkan bahwa, laporan ke IRDA itu dari Tahun 2021 sampai dengan saat ini tetapi tidak ada tanggapan begitu. “Saat itu saya dengan di Kabir di Panea, IRDA turun ternyata Kepala Desa yang ada. Bendahara sudah tidak berada di tempat. Terus kembali datang sampai disini ini yang diam sudah sampai dengan 2023. Ini ada apa sebenarnya dibalik itu… ini ada apa, ungkap Yermias sambil bertanya.
Jadi, kami datang di sini ini demi untuk kepentingan masyarakat di sana (Desa Bukit Mas). Bapak-bapak, supaya bapak-bapak semua tau, air yang sementara dibangun itu dengan dana PPIP 2001. Dibalik ini sebenarnya ada apa sehingga tidak cepat turun ini, ujarnya.
Yermias mempersilakan IRDA turun lapangan sehingga melihat secara langsung kenyataan yang ada di sana. Pipa yang ada saat ini merupakan hasil PPIP sejak 2001. Jalan air jalan stabil. Tetapi begitu 2021 Kepala Desa pasang selang air ganti itu pipa sehingga air itu sudah macet-macet. Kemudian bak air yang ada di sana itu juga kering, tetapi ini wartawan turun lokasi beritakan juga IRDA diam saja.
“IRDA harus turun lokasi, jangan turun di belakang meja, duduk di belakang meja terus bangun pulang,” ujar Lolang setengah teriak.
Yermias minta kepada IRDA untuk tidak percaya kepada kertas, tetapi lihat bukti di lapangan. Hari ini kami datang mewakili masyarakat Desa Bukit Mas, kalau sampai tidak terbukti kami siap masuk pengadilan. Jangan sampai kami bohong atau kami putar balek. Makanya kami mau sampaikan bahwa hari ini kami dapat kepastian dari IRDA kapan turun lapangan.
Warga Bukit Mas lainnya, Honorius Boro minta supaya jangan terlalu lama. “Jangan sampai belum periksa sudah selesai. Jangan terlalu lama. Kami saja, tangkap ikan dua, tiga ekor kami jalan. Walaupun dengan biaya perjalanan sendiri, kami datang sampai disini meminta kepastian, Bapak mereka ini dibiayai oleh negara, Dari sini ke Kabir itu Rp. 100 ribu pergi-pulang. Itu saja kami jual ikan dua, tiga tali kami bisa naik sampai disini,” ungkapnya.
Sekretaris IRDA Alor, Matias Lukuaka, SH saat menerima aliansi, ia mengatakan bahwa, ” beberapa hari yang lalu pihaknya menerima Arianto Salamahi, kami sudah mempercakapkan beberapa hal yang telah dituangkan dalam berita acara konsultasi dan sudah ditanda tangani,” pungkasnya.
Dalam kaitannya dengan itu demikian Lukuaka, ada niat baik juga saudara kami Arianto mengajukan surat pengaduan berikutnya. Surat itu sudah sampai di meja pimpinan. Dan sementara dalam proses, prosesnya itu tentu mengikuti mekanisme pemerintahan yang berlaku di lembaga ini.
Matias menambahkan bahwa, “apa yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan perwakilan masyarakat untuk kami menetapkan hari apa, tanggal berapa, jam berapa kami kesana itu yang tidak bisa kami sampaikan, tetapi prosesnya tentu kami akan sampai,” tambahnya.
lebih lanjut ia menjelaskan “Kami punya pemeriksaan itu sampai di lapangan. Lihat yang ada di lapangan. Kalau omong soal perpipaan, kami akan lihat satu-satu sesuai dengan item pengaduan yang disampaikan kepada kami. Kami akan uji, kami akan konfirmasi dengan pihak terkait,” jelas Sek IRDA.
Selanjutnya Sekretaris IRDA minta agar masyarakat turut memberikan dukungan dan rasa aman kepada tim audit yang turun, karena mereka juga manusia biasa yang seringkali di lapangan mereka diperhadapkan dengan berbagai faktor di luar dari apa yang kami duga. “Mereka kadang dapat ancaman. Dapat teror membuat tidak nyaman … apalagi tim auditor itu perempuan,” pintanya.
Apa yang disampaikan sebagai suara hati sekaligus permohonan dan permintaan untuk segera dilakukan audit karena ini merupakan wujud kepedulian dari mahasiswa dan perwakilan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Bukit Mas, kami IRDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan tentu kami akan melakukan secepatnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kata Lukuaka menjelaskan.
Pihak IRDA saat ini menurut Matias sedang dalam penugasan menangani dua pemeriksaan. Setelah penugasan ini selesai tentu Inspektur selaku pimpinan di lembaga ini akan merespon dan menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan mahasiswa dan perwakilan masyarakat Bukit Mas. Jadi, tanggal pastinya tidak dapat kami sampaikan.
Romelus Djobo (Kepala IRDA) yang datangi kantornya ketika masa aksi sedang melakukan dialog dengan Sekretaris IRDA dan pejabat utama lainnya membeberkan,” kehadiran Kepala Desa Bukit Mas Yehskiyel Kerhom, S.Sos dan temannya beberapa hari lalu itu setelah mereka klarifikasi dengan Sekretaris IRDA mereka masuk menemuinya,”bebernya.
“Bapak, pemberiataan di media sosial ini diduga tidak benar. Jadi kalau bisa nanti bapak dorang turun periksa,” kata Kades Bukitmas melalui Kepala IRDA.
“Makanya kemarin adik datang itu saya bilang, om dorang lapor ini benar ko tidak. Kalau tidak benar berarti dia mau tuntut nama baik. Itu tugas saya untuk menyampaikan kepada teman-teman. Kalau adik dorang merasa bahwa laporan ini benar berarrti adik bekin pernyataan. Yang adik lapor inikan manusia, pasti dia akan tuntut nama baik. Kalau itu benar silakan. Tapi kan adik tidak bekin pernyataan. Itu kan tugas saya menyampaikan karena dia sudah datang omong dengan saya bahwa laporan yang dilansir di media sosial itu diduga tidak benar,” ungkap Romelus.
Romelus juga menjelaskan bahwa, “tugas pihaknya adalah melakukan pemeriksaan agar dana dari pusat itu dikawal hingga tiba di masyarakat dengan baik. Kalau masyarakat melakukan pengaduan ke IRDA maka itu bukti jika masyarakat masih percaya kepada IRDA,” tutupnya.(FKK/Eka Blegur)