Kupang, FKKNews.com – Pro dan kontra terkait Kegiatan retret diikuti 677 pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi NTT terbagi dalam dua gelombang, gelombang pertama diikuti 330 orang yang berlangsung dari tanggal 23 – 27 September, sementara Retret gelombang kedua untuk 347 orang dilaksanakan dari tanggal 1-5 Oktober.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepasitas diri dan pelayanan, membentuk kerja sama dan menanamkan nilai kebangsaan dan bela negara, membangun pola pikir konstruktif dan transformatif serta membangun rencana aksi yang terukur dan berdampak melalui kerja kolaborasi yang lebih erat antar perangkat daerah.
Menanggapi polemik di masyarakat, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai tujuan kegiatan ret-ret oleh Pemrov NTT adalah untuk memberikan respon terhadap kebijakan efisiensi resistensi publik soal pemborosan anggaran, terbatasnya ruang fiskal daerah.
“Kebijakan pemerintah provinsi NTT melakukan ret-ret pejabat eselon di kampus Unhan Belu menjadi diskursus publik. Polemik tersebut muncul sebagai respon terhadap realitas yang hadapi pemerintah terkait kebijakan efisiensi, resistensi publik soal pemborosan anggaran, terbatasnya ruang fiskal daerah dan urgensi dari kegiatan ret-ret tersebut,”ujarnya.
Ia mengatakan bahwa kegiatan ret-ret adalah kegiatan lanjutan atau kegiatan yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah pelantikan kepala daerah di Magelang, dan kebijakan tersebut tergantung bagaimana cara pandang Pemprov NTT maupun masyarakat.
“Jika dilihat dari program kegiatannya, ret-ret ini merupakan bentuk duplikasi dari apa yang telah diikuti oleh kepala daerah setelah pelantikan di sekolah taruna Magelang. Tentu tidak semua kegiatan seperti ini berdampak negatif, pasti ada manfaatnya, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukannya. Di sini terjadi perbedaan cara dalam melihat antara masyarakat dan pemerintah,”ungkapnya.
Ia menyebut bahwa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Melki Laka Lena dan Johni Asadoma baru berjalan kurang dari satu tahun, sehingga kegiatan ret-ret merupakan atmosfir kepemimpin yang transformatif juga merupakan bagian dari konsolidasi internal.
“Pemerintahan Melki-Johni baru berjalan kurang lebih 8 bulan. Karena itu, penataan kelembagaan dan sumberdaya aparatur adalah kata kunci untuk menjalankan visi, misi dan program strategis yang dicanangkan. Oleh karena itu, ret-ret ini sebagai bagian dari membangun atmosfir kepemimpin yang transformatif juga merupakan bagian dari konsolidasi internal”,ungkapnya.
Rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) telah selesai dibahas dan telah ditetapkan sebagai dokumen teknokratik daerah, maka dengan adanya ret-ret ini pemerintah setidaknya melakukan tiga konsolidasi strategis, yakni konsolidasi organisasi, personil dan konsolidasi program.
Konsolidasi organisasi diarahkan untuk memperkuat struktur pemerintahan di level OPD harus satu frekwensi dengan gubernur. Sedangkan konsolidasi personil penting agar gubernur dapat memastikan bahwa para aparatur sipil negara memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas.
Konsolidasi program terkait dengan janji-janji politik Melki-Johni harus diselesaikan selama masa jabatan berlangsung. Dengan demikian, melalui ret-ret ini dapat dipastikan adanya kesamaan pandangan, kemauan dan keyakinan antara aparatur sipil bersama gubernur dan wakil gubernur.(FKK03)
